ORBITINDONESIA.COM - Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmud pada Rabu, 24 Juli 2024, mengatakan bahwa kementeriannya telah berkomunikasi resmi dengan diplomat asing, dan meminta mereka untuk tidak membuat "pernyataan publik apapun" terkait aksi protes mahasiswa di negara itu.

Negara Asia Selatan itu mengalami gejolak protes penuh kekerasan oleh mahasiswa universitas yang menuntut reformasi dalam kuota pekerjaan pemerintah Banglades.

Setelah lima hari kekacauan yang menewaskan lebih dari 150 orang, Mahkamah Agung Bangladesh memerintahkan pengurangan sistem kuota tersebut dari 57 persen menjadi 7 persen.

Baca Juga: Bangladesh Berlakukan Jam Malam di Tengah Aksi Protes Disertai Kekerasan, Sedikitnya 75 Orang Tewas

Dengan meningkatnya aksi protes dan kekerasan, pemerintah kemudian memberlakukan jam malam dan pemadaman internet total sejak Jumat, 19 Juli 2024.

Menteri Luar Negeri Mahmud sebelumnya mengaitkan pemadaman internet dengan "penjahat" yang merusak jalur pita lebar (broadband) di berbagai lokasi, sehingga menyebabkan penyebaran informasi yang salah.

"Beberapa misi asing menyampaikan kekhawatirannya mengenai situasi saat ini, yang sepertinya dipicu informasi salah. Mereka juga tidak menyadari skala vandalisme berkedok protes dalam beberapa hari terakhir,” kata Mahmud kepada media.

Baca Juga: India Evakuasi Lebih dari 4.500 Mahasiswa dari Bangladesh di Tengah Aksi Protes yang Tewaskan Banyak Orang

Mahmud berencana mengadakan tur bagi perwakilan misi asing untuk menunjukkan "kebenaran" dan menggambarkan “tingkat kerusakan,” tambahnya.

Sebelumnya pada hari itu, Mahmud mengunjungi fasilitas pemerintahan di Dhaka yang rusak akibat kerusuhan pekan lalu bersama 49 misi asing dan 23 duta besar di Banglades.

“Pada konferensi pers yang diadakan di State Guest House Padma di ibu kota,” Mahmud mengatakan kepada wartawan, “diplomat asing menyatakan dukungan mereka, dan mengakui situasi ini sebagai masalah internal Banglades.”

Baca Juga: Kerusuhan Bangladesh Sudah Tewaskan 187 Orang, Jam Malam dan Pemadaman Internet Diperpanjang

Mengenai pertanyaan diplomat mengenai korban jiwa selama pergerakan kuota, Mahmud mengatakan, "Ada minat yang luas terhadap informasi ini. Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mengumpulkan rincian yang diperlukan."