ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Bangladesh masih memberlakukan jam malam, pemadaman internet, dan patroli militer hingga Selasa, 23 Juli 2024 untuk mengatasi kerusuhan yang menewaskan 187 orang di tengah aksi protes terhadap reformasi pekerjaan publik.

Pemerintah Banglades mengeluarkan perintah baru yang memperpanjang jam malam hingga Kamis, 25 Juli 2024, yang diberlakukan bersamaan dengan pengerahan aparat militer sejak Jumat, 19 Juli 2024 lalu.

Sesuai keputusan Mahkamah Agung, pemerintah Banglades mengumumkan penurunan kuota pekerjaan publik dari 56 persen menjadi 7 persen pada Senin malam, 22 Juli 2024.

Baca Juga: Penyair Bangladesh, Aminur Rahman: IMLF Sangat Baik untuk Promosikan Budaya Minangkabau ke Dunia

Para mahasiswa yang berunjuk rasa memberi ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam 48 jam dan mengembalikan keadaan seperti semula.

Aksi protes mahasiswa berujung pada kekerasan setelah polisi dan anggota partai Liga Awami yang berkuasa diduga melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa pekan lalu.

Inspektur pos polisi Rumah Sakit Dhaka Medical College, Md Bachchu Mia, mengatakan kepada Anadolu bahwa rata-rata 70-80 pelajar dan warga dibawa ke rumah sakit itu setiap hari sejak Selasa, 16 Juli 2024 lalu.

Baca Juga: PM Bangladesh Sheikh Hasina Minta Organisasi Pengungsi IOM Cari Sumber Dana Baru untuk Warga Rohingya

Sedikitnya 187 orang telah tewas dan ratusan lainnya terluka sejak hari itu, 13 di antaranya kehilangan nyawa di rumah-rumah sakit pada Senin, menurut laporan surat kabar Prothom Alo pada Selasa.

Sementara itu, para pebisnis yang menemui Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Senin mengatakan pemadaman internet total yang terus berlanjut mematikan bisnis mereka. Namun, mereka tetap mendukung perdana menteri dan meminta agar layanan digital segera dipulihkan.

PM Hasina mengatakan bahwa jam malam dan pemadaman internet akan berlanjut hingga situasi membaik.

Baca Juga: Bangladesh Berlakukan Jam Malam di Tengah Aksi Protes Disertai Kekerasan, Sedikitnya 75 Orang Tewas

Sementara itu, lebih dari 2.000 orang, yang sebagian besar merupakan pendukung partai oposisi Nasionalis Banglades dan Jamaat-e-Islami, ditangkap di seluruh negeri atas tuduhan kekerasan.

Protes terhadap sistem kuota 56 persen pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu membuat pemerintah menutup institusi-institusi pendidikan untuk mengatasi kerusuhan tersebut.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi keluarga veteran perang kemerdekaan.

Baca Juga: India Evakuasi Lebih dari 4.500 Mahasiswa dari Bangladesh di Tengah Aksi Protes yang Tewaskan Banyak Orang

Namun, Mahkamah Agung pada Minggu mengarahkan pemerintah untuk mengurangi kuota menjadi 7 persen, termasuk 5 persen bagi keluarga veteran perang.

Akibat pemadaman internet sejak Kamis lalu, arus informasi dari Bangladesh menjadi terbatas, sehingga sebagian besar media lokal tidak bisa memperbarui situs web mereka. Layanan internet pita lebar (broadband) diperkirakan akan pulih pada Selasa malam.***