ORBITINDONESIA.COM - Pada zamannya Buloig merupakan akronim dari Badan Urusan Logistik. Lembaga Pemerintah yang jadi andalan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi pengadaan dan penyaluran pangan, khususnya beras.

Status Bulog adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian (LPND/LPNK). Sekarang namanya berubah menjadi Perum Bulog. Kata Bulog disini hanya sebuah ikon. Statusnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai BUMN yang juga ditugaskan menjadi operator pangan, Perum Bulog berada dibawah penugasan Badan Pangan Nasional seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2021.

Baca Juga: Bulog: Indonesia Berpeluang untuk Ekspor Beras Karena Kondisi Stok Stabil

Sebagai BUMN, Perum Bulog memiliki dua peran yang saling berhubungan satu sama lainnya. Pertama, fungsi bisnis dan kedua fungsi sosial. Berjalannya kedua fungsi tersebut menjadi ukuran untuk menilai kunerjanya.

Jujur harus diakui, ketimbang menjalankan fungsi bisnis, dalam beberapa tahun belakangan ini, Perum Bulog sendiri terekam lebih banyak memerankan fungsi sosialnya, terutama dalam melaksanakan Program Bantuan Langsung Pangan/Beras bagi 22 juta Keluarga Penerima Manfaat sebesar 10 kilogram per bulan.

Fenomena ini menarik untuk dibahas, karena dalam pelaksanaannya, program ini langsung dipantau Presiden Jokowi.

Baca Juga: Janji Ganjar Pranowo untuk Petani di Indonesia: Bikin Pendataan hingga Perkuat Fungsi Bulog Serap Pangan Lokal

Bagi Perum Bulog, program Bantuan Langsung Pangan/Beras ini, betul-betul mengandung konsekuensi yang cukup besar. Bukan saja terkait dengan risiko politik, mengingat pelaksanaannya berkaitan dengan masa kampanye Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif.

Namun dibalik pengucuran program ini pun terkesan sebagai bentuk kampanye terselubung bagi kepentingan pasangan calon tertentu.

Terlepas dari besarnya kepentingan politis dalam Program Bantuan Langsung Pangan/Beras, kebijakan ini memang harus dijalankan. Program yang memiliki tujuan mulia ini benar-benar sangat dinantikan oleh kelompok masyarakat yang kondisi kehidupannya cukup memprihatinkan.

Baca Juga: Wartawan Tribun Ambon Dikeroyok, Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog Maluku Jadi Tersangka

Dari mana mereka akan memperoleh uang untuk membeli beras di saat harga beras mahal dan daya belinya merosot karena belum pulihnya ekonomi akibat Covid 19 dan sergapan El Nino?

Itu sebabnya, walau ada pihak yang berpandangan bantuan sosial merupakan bentuk kebijakan dan langkah melestarikan kemiskinan, namun pemikiran semacam ini, sangat berbeda dengan semangat dasar Pemerintah menggulirkan program Bansos itu sendiri.

Definisi bansos sendiri, termasuk bantuan langsung beras, dirancang tidak untuk terus-menerus dan ditempuh hanya dalam keadaan darurat saja.

Baca Juga: Bayu Krisnamurthi: Impor Beras oleh Bulog untuk Penuhi Bantuan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga

Di sisi lain, tugas penting Perum Bulog, selain dituntut untuk dapat menyukseskan pelaksanaan program bansos beras, jangan lupa Perum Bulog pun diminta untuk melaksanakan program pengadaan berbagai komoditas pangan, khususnya beras.

Pertanyaan kritisnya adalah gabah atau beras atau keduanya (gabah dan beras) yang perlu dijadikan prioritas Perum Bulog? 

Mengingat adanya peran ganda dari sebuah BUMN, Perum Bulog mestinya mampu menjalankan kedua fungsi tersebut secara berbarengan. Untuk mengoptimalkan fungsi sosialnya (social responsibility), Perum Bulog sebaiknya habis-habisan untuk membeli gabah dari petani.

Baca Juga: Bayu Krisnamurthi: Bulog Komitmen Penuhi Kebutuhan Beras Masyarakat Hingga Lebaran

Sedangkan untuk melaksanakan fungsi bisnisnya, Perum Bulog ditantang untuk membeli beras sebanyak-banyaknya dalam rangka mengokohkan ketersediaan beras secara nasional.

Catatan kritisnya adalah apakah sumber daya manusia yang kini tersedia di Perum Bulog bakal mampu menggarap kedua tugas yang cukup berat ini?

Keraguan ini muncul, karena selama ini, kiprah Perum Bulog di bidang bisnis, belum ada yang pantas untuk diteladani. Bahkan kalau kita mau mengevaluasi kinerja bisnis Perum Bulog sejak berganti status menjadi BUMN, pasti masih jauh dari yang diharapkan.

Baca Juga: Kepala Wilayah Bulog Ahmad Mustari: Baru 24 Persen Beras Bantuan Pangan Tersalurkan di Tanah Papua

Prestasi menonjolnya justru lebih tampak dari fungsi sosial yang diembannya. Salah satu contoh yang menarik dibahas adalah terkait dengan kepiawaiannya Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog dalam melobi produsen beras dunia sekelas India untuk mau mengekspor berasnya ke negara kita. Atas lobinya itu, kita dapat jatah 1 juta ton beras impor untuk tahun ini.

Sebagai operator pangan, menghadapi panen raya padi beberapa bulan ke depan, Perum Bulog memikul tugas yang cukup berat. Perum Bulog diminta untuk turun ke lapangan membeli hasil panen para petani.

Hal ini penting, karena panen raya kali ini akan sangat menentukan kekuatan cadangan beras yang dikuasai Pemerintah. Dengan cadangan yang kuat, ketergantungan terhadap impor beras, tentu akan dapat dikurangi.

Baca Juga: Untuk Stabilkan Harga, Bulog Karawang Sebar Beras SPHP Hingga Menjelang Lebaran 2024

Sebagian besar para petani akan meñjual hasil panennya dalam wujud gabah kering panen. Sedikit sekali, petani yang menjual dalam bentuk beras.

Ini perlu disampaikan, karena dalam dunia pertanian padi, kita bakal dihadapkan pada dua dunia yang berbeda, yakni dunia pergabahan dan dunia perberasan. Petani banyak berkiprah dalam dunia pergabahan. Sedangkan dunia perberasan, miliknya para pedagang.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, petani merasakan kegembiraan, karena hasil panennya dijawab dengan harga yang pantas.

Baca Juga: Akibat Tingginya Harga Pangan dan Tingkat Inflasi, Protes Merebak di Kota-kota Nigeria

Dengan harga gabah mampu menembus angka Rp. 7000,- per kilogram, terbukti Pemerintah mampu mengendalikan tengkulak atau bandar yang biasanya cukup getol memainkan harga di tingkat petani ketika panen raya berlangsung. Pandangan di saat panen raya, harga gabah melorot, sepertinya telah berubah. 

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Perum Bulog telah siap untuk membeli gabah petani pada tingkat harga yang membuat petani padi merasa bahagia? Atau tidak, di mana Perum Bulog hanya akan membeli harga gabah, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras?

Kita berharap Perum Bulog tetap membeli gabah dan beras, sesuai dengan harga yang wajar sekaligus membuat petani padi senang dan gembira.

Baca Juga: Di Tengah Hujan, Ibu Rumah Tangga Antre Bahan Pangan Murah di DKI Jakarta: Hemat Rp35 Ribu

Komitmen Pemerintah sendiri, pasti tidak ingin membuat para petani padi kecewa berat dengan hasil jerih payahnya selama kurang lebih 100 hari tersebut.

Itu sebabnya, kita terus mengingatkan Pemerintah untuk tetap tampil perkasa. Pemerintah harus selalu hadir di tengah kesulitan petani.  Salah satunya Pemerintah tetap harus mampu mengendalikan harga agar harga di tingkat petani, tidak dimainkan para tengkulak naupun bandar.

(Oleh: Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat) ***