Namun, melalui koordinasi yang erat dengan pelbagai pihak terkait, diharapkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.

Rapat juga mengkaji alternatif solusi untuk mengatasi tantangan dalam pembangunan BBM Satu Harga, misalnya, pemindahan lokasi penyalur ke wilayah yang lebih memungkinkan.

"Kita sudah punya alternatif-alternatif sehingga target tahun 2024 bisa kita wujudkan demi memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berada di daerah 3T mendapatkan BBM subsidi," kata Tiko.

Baca Juga: Apresiasi Layanan Publik, Siti Sofiatun Tim Penilai Internal Optimistis Kanwil Kemenkumham DKI Raih WBBM

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, semua pihak harus menyelesaikan tantangan dalam pembangunan BBM Satu Harga, agar sesuai target Presiden Joko Widodo.

Untuk kendala tata ruang, lanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian agar penyalur BBM Satu Harga tetap dapat dibangun.

Sementara, mengenai lokasi titik penyalur diusulkan dapat dipindahkan lokasinya ke wilayah yang lebih memungkinkan.

Baca Juga: Iyyas Subiakto: Johnny G Plate Itu Teman Akrab Riza Chalid, Pialang BBM yang Mendukung Petral

"Jika ada investor yang tidak siap untuk mengerjakan BBM Satu Harga di lokasi yang sudah ditentukan dalam SK Dirjen Migas, maka kita akan alihkan. Kita akan minta bupati supaya dialihkan lokasinya, baik itu di kecamatan maupun luar kecamatan dan meminta gubernur untuk pengalihan antarkabupaten," tutur Saleh.

"Yang terpenting, kebutuhan masyarakat akan SPBU terpenuhi, sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dan harapan Presiden mengenai BBM Satu Harga dapat kita wujudkan seoptimal mungkin," lanjut Saleh.

Saleh juga mengusulkan BUMD turut dalam pembangunan fasilitas tersebut.

Baca Juga: Perhatikan! Begini Cara Supaya Kamu Bisa Konversi Sepeda Motor BBM ke Listrik Sesuai Aturan KESDM

"Kalau misalnya di daerah tersebut tidak ada investor yang tertarik, tentu harapan kita BUMD bisa mengambil peran atau bekerja sama dengan mitra lainnya untuk membangun BBM Satu Harga," jelas Saleh.