ORBITINDONESIA - Lebih dari 80 mahasiswa penerima beasiswa Kementerian Agama RI kini terlantar di Australia. Mereka adalah penerima program Beasiswa MORA 5000 Doktor-LPDP.

Ironinya, kabar menyedihkan dan memalukan ini mencuat saat peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober lalu. Puluhan mahasiswa itu kini mengalami kesulitan biaya hidup.

Para mahasiswa ini juga tak bisa fokus belajar. Penyebabnya, dana beasiswa mereka tak kunjung diterima.

Baca Juga: Fakta Unik Kucing Bengal, Jenis Kucing Terpintar Dibanding Ras Kucing Lainnya

Merasa tak diperhatikan nasibnya, para mahasiswa pun bikin aksi protes. Mereka serentak mendatangi konsulat Indonesia di seluruh negara bagian Australia.

Yakni, di kota Canberra, Sydney, Melbourne, dan Perth. Tujuannya, apa lagi kalau bukan untuk mengadukan nasibnya.

Pengin tahu penderitaan mereka? Sudah hampir sembilan bulan mereka tidak menerima hak-haknya. Imam Malik Riduan, perwakilan mahasiswa, menemui Konsulat Jenderal RI di Sydney.

Imam menyatakan, mahasiswa dalam kondisi sulit dua tahun terakhir ini. Pada 2021, agenda riset mereka berantakan karena pandemi Covid.

Baca Juga: Apa Alasan Sebenarnya Pangeran MBS Penjarakan lebih dari 20 Pangeran Arab Saudi

Tahun 2022, mereka terpaksa harus kuliah dengan cara part-time alias kuliah sambil bekerja. Ini terpaksa karena pemerintah RI belum mentransfer uang biaya hidup.

Padahal biaya hidup dan akomodasi di Australia sudah melangit. Berbagai biaya meningkat karena krisis global.

Masalahnya, Kemenag belum mentransfer berbagai komponen beasiswa. Seperti, tunjangan hidup bulanan. Juga, yang terutama adalah biaya kuliah.

Belum lagi, menyebut komponen-komponen lainnya. Seperti, bantuan biaya untuk melakukan riset. Plus, biaya keikutsertaan konferensi. Ditambah lagi, biaya tunjangan keluarga. Terakhir, tunjangan pembelian buku.

Baca Juga: PALING BEDA! Begini Cara Mengatur Nada Dering Whatsapp agar Menyebut Nama Sendiri yang sedang Trending

Madzkur, salah satu penerima beasiswa, mengaku sulit berkonsentrasi belajar. Madzkur adalah Kandidat Doktor di Deakin University.

Sudah sekitar 10 bulan ia berjuang dan bekerja. Tujuannya, agar ia dan keluarga tetap bisa bertahan. Padahal, ia harus fokus belajar agar mencapai target studi.

Kata Madzkur, sebagian mahasiswa di Melbourne dapat peringatan keras dari kampus. Penyebabnya, karena mereka menunggak uang kuliah.

Tunggakan uang kuliah ini sudah lebih dari satu semester. Akibatnya, sebagian mahasiswa harus mengundurkan jadwal ujian kandidasi. Bahkan, ada yang mendapat ancaman pencabutan visa.

Baca Juga: Tim Pengacara Ferdy Sambo Sebut Brigadir J Miliki Kepribadian Ganda

Mahasiswa telah berusaha berkomunikasi ke pengelola beasiswa. Yakni, ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama atau Diktis.

Diktis merespon dengan mengirimkan surat penjelasan. Surat ditanda tangani secara elektronik oleh Dirjen Pendidikan Islam, Ali Ramdhani.

Surat dikirim ke pihak kampus di Australia. Isinya menjelaskan penyebab keterlambatan pembayaran uang kuliah. Alasannya, ada perubahan manajemen pengelola beasiswa.

Tetapi itu urusan internal Kementerian Agama. Itu bukan kesalahan mahasiswa penerima beasiswa. Itu juga bukan kesalahan kampus-kampus di Australia.

Baca Juga: Lowongan Kerja Terbaru 2022 Khusus Warga Bahodopi, Kabupaten Morowali di PT Vale Indonesia Butuh Junior Mine

Mahasiswa merasa, keterlambatan proses pencairan sudah tidak wajar. Padahal, komunikasi mahasiswa dengan para pihak sudah dilakukan puluhan kali.

Komunikasi berlangsung sejak Maret 2022. Mahasiswa mengirim surat permintaan klarifikasi ke Direktur Diktis. Isinya mengenai ketegasan kelanjutan beasiswa.

Bahkan, mahasiswa melakukan zoom meeting dengan Kementerian Agama dan LPDP. Zoom meeting ini juga sudah beberapa kali. Tapi progres pencairan uang kuliah tak kunjung terwujud.

Bahkan, tunjangan untuk biaya hidup sama sekali belum ada transfer. Lalu, bagaimana mahasiswa bisa bertahan hidup di Australia?

Baca Juga: WSBK Rilis Kalender Balap, Mandalika Mengaspal Pada Maret 2023

Setidaknya, saat ini ada tiga lembaga Diaspora Indonesia di Australia. Mereka gotong royong menggalang dana.

Dana itu untuk santunan kepada para mahasiswa. Yakni, mereka yang menjadi korban buruknya tata kelola beasiswa.

Ini sebetulnya situasi yang sangat memalukan. Masa penerima beasiswa pemerintah Indonesia harus disantuni oleh masyarakat? Padahal, problemnya ada di birokrasi pemerintah.

Kementerian Agama perlu segera menyelesaikan masalah ini, agar para para mahasiswa kita tidak terlantar di negeri orang. Dan, agar posisi pemerintah Indonesia tidak makin runyam di Australia!

(Sumber: Civil Society Watch)***