Kelompok Islamis seperti Front Pembela Islam (FPI), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan Salafi Wahabi menggunakan keterbukaan di era transisi demokrasi untuk mengonsolidasikan diri sebagai aktor penting dalam arena -- apa yang disebut Mietzner -- sebagai religio-politik.

Agensi politik populis muslim bahkan mendirikan partai politik bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengikuti Pemilu untuk mendapatkan posisi di kekuasaan politik.

Lalu, bagaimana dengan Pemilu dan Pilpres 2024? Memang ada upaya pimpinan partai politik untuk menghentikan kampanye model populisme tersebut -- jelas Usman. Tapi apakah syahwat politik bisa meredamnya?

Itulah yang jadi keprihatinan kita bangsa Indonesia di masa datang. Pinjam istilah Youtuber Denny Siregar -- cukuplah politik populisme Islam terjadi di Pilkada DKI 2017 saja. No more. Politik populisme Islam terbukti telah memecah belah rakyat Indonesia.

Baca Juga: Jennie BLACKPINK Muncul di Teaser The Idol Garapan HBO, Kapan Tayangnya?

Akhirnya, mengusung politik populisme Islam cukup terjadi sekali saja. Kecelakaan di DKI 2017 yang sangat membahayakan dan destruktif jangan terjadi lagi di mana pun.

Jangan sampai terulang lagi jika kita menginginkan bangsa Indonesia tetap bersatu. Bersatu dalam NKRI. ***