Menhan Vietnam, Phan Van Giang: Panduan Perilaku Laut China Selatan Siap Diadopsi Awal 2026
- Penulis : Dody Bayu Prasetyo
- Minggu, 01 Juni 2025 07:40 WIB

ORBITINDONESIA.COM - Menteri Pertahanan Vietnam Phan Van Giang mengatakan, Panduan Tata Perilaku Laut China Selatan yang telah dirundingkan selama lebih dari dua dekade antara negara-negara anggota ASEAN dan China kemungkinan akan disahkan pada akhir 2025 atau awal 2026.
“Saya yakin kita akan mengadopsi Panduan Tata Perilaku untuk Laut Timur, atau yang dikenal juga sebagai Laut China Selatan, pada akhir 2025 atau awal 2026,” kata Phan Van Giang saat berbicara dalam forum Dialog Shangri-La ke-22 di Singapura, Sabtu, 31 Mei 2025.
Menurut PhanVan Giang, setiap negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), baik yang memiliki garis pantai maupun yang tidak, perlu meninjau dan mempelajari rancangan panduan tata perilaku di Laut China Selatan tersebut secara menyeluruh, kendati peninjauan itu membutuhkan waktu.
Baca Juga: Prabowo Subianto Ungkap Strateginya Kelola Ketegangan di Laut China Selatan
“Semakin banyak waktu yang diinvestasikan untuk mengkaji dan menyelaraskan dokumen seperti ini, maka hasilnya akan semakin efektif,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo pada April lalu juga menegaskan bahwa negara-negara ASEAN -- Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar -- bersama China telah memiliki komitmen politik untuk mengadopsi panduan tata perilaku tersebut sebelum 2026.
Phan menekankan bahwa keberadaan panduan tata perilaku itu akan mempermudah ASEAN dan China dalam menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan secara langsung dan damai.
Baca Juga: China Peringatkan AS Agar Tidak Manfaatkan Filipina untuk Picu Masalah di Laut China Selatan
“Kita perlu segera mengadopsi mekanisme ini karena akan jauh lebih efektif dalam meredam konflik dibandingkan dengan kondisi sekarang,” jelasnya, seraya menyebut bahwa panduan perilaku ini merupakan hasil konsensus bersama yang memerlukan kontribusi dari seluruh anggota ASEAN dan China.
Panduan Tata Perilaku Laut China Selatan dirancang sebagai mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan kapal militer maupun sipil antara negara-negara ASEAN dan China.
Saat ini, China mengeklaim sebagian besar wilayah laut tersebut. Sementara tiga anggota ASEAN -- Filipina, Vietnam, dan Malaysia -- juga memiliki klaim yang tumpang tindih dengan klaim China.
Baca Juga: China Desak Negara-Negara Terkait untuk Berhenti Timbulkan Masalah di Laut China Selatan
ASEAN merupakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar.***