ORBITINDONESIA.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap strateginya mengelola ketegangan di Laut China Selatan, perairan sengketa yang saat ini diperebutkan oleh beberapa negara ASEAN dan China.

Dalam sesi ADF Talks, Antalya Diplomacy Forum, di Kota Antalya, Turki, Jumat, 11 April 2025 Presiden Prabowo membagikan pengalaman Indonesia yang berhasil menyepakati batas-batas zona ekonomi eksklusifnya di Laut China Selatan dengan Vietnam.

“Kami berhasil menyelesaikan masalah (tumpang tindih klaim batas ZEE) dengan Vietnam setelah melewati beberapa dekade klaim dan sanggahan. Beberapa bulan lalu, kami mencapai kesepakatan. Saya juga telah mengusulkan kepada sahabat saya, Perdana Menteri Malaysia (Anwar Ibrahim) untuk menyelesaikan isu yang masih tertunda antara Indonesia dan Malaysia,” kata Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan moderator dalam sesi ADF Talks di Antalya, Turki, Jumat sore waktu setempat.

Baca Juga: Tiga Kapal Perang Angkatan Laut China Sandar di Pelabuhan Tanjung Priok Sampai 27 Desember

Presiden menilai ketegangan di kawasan saat ini salah satunya bersumber dari persoalan batas-batas wilayah dan tumpang tindih klaim di Laut China Selatan.

Persoalan itu, menurut Prabowo, merupakan warisan dari negara-negara kolonial dan imperialis yang pernah menjajah mayoritas negara di Asia Tenggara.

“Warisan dari penjajahan selama berabad-abad itu masih tersisa seperti batas-batas wilayah yang belum jelas, dan lain sebagainya. Inilah kekacauan yang harus kita benahi sekarang,” kata Prabowo.

Baca Juga: Beijing Merespons Protes Filipina Atas Kehadiran Kapal Penjaga Pantai China di Laut China Selatan

Bagi Presiden Prabowo, kunci utama dalam mengelola ketegangan di kawasan, termasuk di Laut China Selatan, ialah prinsip saling menghormati dan kolaborasi. Prinsip dan langkah itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat berbicara dengan Presiden China Xi Jinping.

Indonesia saat ini bukan bagian dari negara yang bersengketa dengan China untuk klaim wilayah di Laut China Selatan. Walaupun demikian, China saat ini mengklaim secara sepihak hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dengan 10 garis putus-putusnya (10-dash line). Klaim terbaru 10 dash line China itu juga mencakup wilayah Laut Natuna Utara, yang merupakan ZEE Indonesia.

“China mengklaim nelayan mereka telah menangkap ikan di wilayah tersebut selama ribuan tahun, dan kami juga mengklaim telah melakukan hal yang sama selama ribuan tahun. Jadi, saya katakan kepada Presiden Xi, mengapa kita tidak melakukan pengembangan bersama?” kata Presiden Prabowo.

Baca Juga: Ketegangan Udara China - Filipina Meningkat di Laut China Selatan

Prabowo kemudian mengajak Xi untuk mendata jumlah kapal-kapal China yang melaut dekat ZEE Indonesia, dan kapal-kapal Indonesia sehingga dua negara dapat menetapkan aturan-aturan bersama yang bermanfaat untuk kedua belah pihak dalam kerangka hukum internasional. Aturan-aturan bersama itu juga ditetapkan untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan.