Beberapa waktu lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga meminta pemerintah mengajak semua stakeholder duduk bersama dalam membahas masalah truk ODOL. Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo, Carmelita Hartoto mengatakan bahwa itu berarti ada keseriusan pemerintah untuk membereskan fenomena yang telah terjadi puluhan tahun ini.

Dia juga berharap Apindo juga diundang karena selama ini pembahasan ODOL ini hanya dilakukan oleh Kemenhub saja dan belum pernah dibahas secara bersama dengan pihak terkait lainnya. Apindo sudah memiliki roadmap yang akan disampaikan kepada pemerintah saat membahas ODOL nanti.

"Nanti, kita baru akan memaparkan roadmap yang sudah kita siapkan bersama akademisi jika ada pembahasan bersama dengan para stakeholder," katanya.

Baca Juga: Belum Ada Regulasi Yang Jelas, Para Sopir Truk di Jawa Timur Tolak Razia ODOL

Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Bidang Angkutan Darat dan Kereta Api, Ian Sudiana mengatakan bahwa zero ODOL sulit diterapkan tanpa adanya pembenahan di berbagai infrastruktur. Misalnya penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan memperbaiki moda transportasi alternatif.

"Dalam kondisi idealnya, kalau kita memang benar-benar mau menerapkan Zero ODOL ini, pemerintah harus memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu. Kalau itu tidak diperbaiki, Zero ODOL akan sulit untuk dilaksanakan," katanya belum lama  ini

Dia mengungkapkan, pemerintah harus menaruh perhatian pada penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan lain-lain agar akses logistik menjadi lebih baik. Menurutnya, saat ini masih terdapat masalah status dan fungsi jalan yang membuat perlintasan truk melewati jalan yang statusnya berbeda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).

Baca Juga: Praktisi Transportasi: SDM di Jembatan Timbang dan Daya Dukung Jalan Harus Dibenahi untuk Terapkan Zero ODOL

"Makanya, agar bisa dilewati truk-truk yang berukuran besar, pemerintah perlu meningkatkan jumlah jalan-jalan nasional dan daya dukung jalannya," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai bahwa permasalahan ODOL bakal sulit untuk dibenahi tanpa roadmap yang jelas. Pemerintah juga tidak pernah menyampaikan peta jalan yang konkrit kepada pihak terkait guna membenahi permasalahan yang ada.

"Dampaknya dari hulu ke hilir, seperti para pengusaha truk, para pemberi jasanya, para sopir truk, dan dampak terhadap perekonomian seperti biaya logistik yang semakin mahal dan inflasi serta penambahan jumlah truk di jalan. Apa itu semua sudah dipikirkan pemerintah solusinya bagaimana," kata Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan.

Baca Juga: Ian Sudiana: Perkuat Alternatif Moda Transportasi Logistik Untuk Benahi Isu Zero ODOL

Dia juga meminta pemerintah segera meningkatkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) di jalur-jalur logistik nasional. Dia mengungkapkan bahwa daya angkut kendaraan Indonesia sudah ketinggalan sehingga perlu untuk ditingkatkan.