ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Amerika Serikat telah resmi mengusulkan pengakuan terhadap kedaulatan Rusia atas Semenanjung Krimea yang dianeksasi Moskow pada 2014 dalam upaya Gedung Putih mendorong kesepakatan damai demi mengakhiri perang di Ukraina, sebut laporan The Washington Post, Selasa.

Proposal yang disampaikan pihak AS kepada pejabat Ukraina dalam sebuah rapat di Paris tersebut mencakup pengakuan kedaulatan Rusia terhadap Krimea dan pencabutan secara gradual sanksi terhadap Moskow.

Sebagai timbal balik, Rusia akan menghentikan pertempuran dan setuju menghentikan pergerakan militer di garis depan peperangan.

Baca Juga: Sangat Marah Pada Putin, Trump Ancam Kenakan Tarif Sekunder Sektor Minyak Rusia Terkait Ukraina

Laporan media AS yang mengutip sejumlah sumber pejabat yang mengetahui soal negosiasi tersebut menyatakan bahwa rencana pemerintahan Presiden Donald Trump itu menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu-sekutu Ukraina di Eropa.

Pembicaraan terkait isu ini dilaporkan akan berlanjut di London pada Rabu, 23 April 2025, dan diikuti oleh para pejabat tinggi dari Ukraina, AS, dan negara-negara Eropa.

Seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membenarkan bahwa meski pihaknya setuju terhadap sejumlah poin dari rencana AS itu, poin-poin lainnya masih diperdebatkan.

Baca Juga: Inggris, Prancis, Ukraina Bahas Kemungkinan Pengiriman Pasukan Perdamaian

Sejumlah pejabat Barat juga menyatakan khawatir atas skala konsesi yang akan diajukan AS kepada Rusia.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa diplomat Eropa akan terus mendorong supaya kesepakatan damai yang akan disetujui mencakup jaminan keamanan yang lebih kuat dan komitmen rekonstruksi pascaperang di Ukraina.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya mengancam bahwa AS bisa menarik diri dari perundingan perdamaian di Ukraina apabila tidak ada kemajuan pada negosiasi.

Baca Juga: Rusia Nyatakan Gencatan Senjata 30 Jam di Ukraina Selama Hari Paskah

Rencana Washington untuk mengakui kedaulatan Rusia atas Semenanjung Krimea itu akan menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri AS.

Pemerintah Ukraina juga memandang status Krimea sebagai wilayahnya sebagai hal yang tak bisa diganggu gugat.***