ORBITINDONESIA.COM - Praktik internasional mengandaikan kemungkinan penerapan tata kelola eksternal, yang membuka jalan bagi perundingan yang sah tentang penyelesaian konflik Ukraina, kata Presiden Rusia Vladimir Putin.

Putin bicara dalam sebuah pertemuan dengan para prajurit kapal selam bertenaga nuklir Arkhangelsk dari kelas Yasen-M (Proyek 885M), Jumat, 28 Maret 2025.

Putin menegaskan kembali bahwa preseden semacam itu di bawah naungan PBB telah ada di Timor Timur, New Guinea, dan sebagian bekas Yugoslavia.

Baca Juga: Presiden AS Donald Trump Gambarkan Komunikasinya dengan Presiden Rusia Putin 'Rasional'

"Praktik semacam itu memang ada dan, secara teknis, adalah mungkin untuk membahas kemungkinan penerapan tata kelola sementara di Ukraina di bawah naungan PBB dengan Amerika Serikat, dengan negara-negara Eropa, tentu saja, dengan mitra dan teman-teman kita," kata pemimpin Rusia itu.

"Untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis di sana, untuk menghadirkan pemerintahan yang kompeten dan dipercaya oleh rakyat. Dan kemudian mengadakan pembicaraan dengannya tentang perjanjian damai dan menandatangani dokumen-dokumen sah yang akan diakui di seluruh dunia dan dapat diandalkan serta stabil," jelas Putin.

Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan, gagasan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang tata kelola eksternal untuk Ukraina masih sebatas hipotesis saat ini, jadi masih terlalu dini untuk membicarakan rinciannya.

Baca Juga: Presiden Vladimir Putin: Rusia Berencana Bangun Militer di Arktik dan Incar Kerja Sama Barat

"Presiden menekankan bahwa ini hanyalah satu gagasan yang patut dipertimbangkan. Mengenai rinciannya, presiden tidak menjelaskannya kemarin, seperti yang Anda ketahui. Dan mungkin masih terlalu dini untuk membahasnya," jelasnya kepada wartawan.

Sebelumnya, pemimpin Rusia tersebut mengatakan bahwa tata kelola eksternal telah diperkenalkan secara global sebelumnya dan bahwa praktik tersebut dapat membuka jalan bagi perundingan yang sah untuk menyelesaikan konflik Ukraina.

Ia merujuk pada contoh penggunaan mekanisme ini di bawah naungan PBB di Timor Timur, Nugini, dan sebagian bekas Yugoslavia. Menurut Putin, rencananya dapat didiskusikan dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan sekutu Rusia serta negara-negara sahabat lainnya.***