Dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, mereka diharapkan dapat membawa gagasan baru dan memastikan bisnis mencapai pertumbuhan yang harmonis. Dengan tenaga dan waktu yang diberikan, mereka pantas mendapat upah layak sesuai keahlian dan kinerja bisnis yang dicapai.

Sehingga setelah operasional usaha dapat berjalan tersistem, koperasi berhasil menjadi wadah inkubator bisnis yang melahirkan lebih banyak orang di desa menjadi kompeten dalam berbisnis. Hal ini juga akan menekan potensi terjadinya korupsi karena good corporate governance yang diterapkan dalam bisnis.

Hambatan perdagangan global tak terelakkan. Tarif perdagangan yang diberlakukan AS akan menekan ekspor sawit, sementara biaya impor yang mahal mengancam terjadinya inflasi.

Baca Juga: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Nagan Raya Aceh Gelar Pasar Murah

Apabila Koperasi Merah Putih tak menggunakan skema close loop, boleh jadi malah menjadi saluran dana kepada kapital besar. Tapi, dengan skema ini—produksi sendiri, pakai sendiri, sisa dijual— melalui 70.000 koperasi yang dibentuk, Indonesia bisa menghemat devisa, menekan impor, dan mendukung target 8 persen pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Ini fondasi baru, bukan tambalan sementara. Saatnya bertindak. Koperasi Merah Putih harus menjadi mesin produktif, dengan pendampingan intensif dan pengurus kompeten, mengubah desa jadi mandiri.

Lawan proteksionisme, wujudkan kesejahteraan dari desa.

Baca Juga: Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia Menang dalam Perkara Apartemen “Fiktif”

*Baratadewa Sakti Perdana adalah Praktisi Keuangan Keluarga & Pendamping Keuangan Bisnis UMKM. ***