ORBITINDONESIA.COM - Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengungkapkan, kementeriannya telah mengimbau, bahkan sampai meminta adanya peninjauan ulang pajak masuk barang impor agar barang lokal, terutama dari UMKM bisa bersaing.

Pasalnya, ujar Helvi Yuni Moraza, barang impor yang masuk Indonesia tidak jarang memiliki harga lebih murah sehingga menjadi pilihan masyarakat, alih-alih produk lokal termasuk yang diproduksi pelaku UMKM.

"Kementerian UMKM mengimbau, meminta peninjauan pajak masuk. Tapi tidak mudah. Karena juga kita menghadapi barang imor yang masuk secara ilegal. Kabinet Merah Putih saat ini juga berusaha memperketat arus barang dari luar, termasuk narkoba," kata Helvi Yuni Moraza di Bandung, Sabtu, 30 November 2024.

Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil Dorong Mall Pamerkan Produk Pelaku UMKM

Selain urusan pengetatan arus barang impor, Helvi mengatakan pemerintah juga berusaha untuk memperkuat UMKM, mulai dari akses permodalan, di mana pemerintah meluncurkan skema pembiayaan LPDB UMKM dan kementerian juga tengah melobi perbankan agar bisa menurunkan suku bunganya bagi para pelaku UMKM.

"Sehingga daya saing dari sisi harga juga meningkat," ujarnya.

Dari sisi UMKM-nya sendiri, lanjut dia, harus memiliki semangat yang disebutnya Lidin, atau loyalitas, integritas, disiplin, dan inovatif, di mana para pelaku usaha harus loyal pada konsumennya dengan tidak mengurangi mutu ketika sudah banyak dipakai atau dikonsumsi masyarakat demi laba tinggi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Hapus Utang Macet Pelaku UMKM

Kemudian, para pelaku usaha juga perlu berintegritas dengan berpegang teguh pada perjanjian kontrak yang dibuat.

"Kemudian harus berdisiplin, jika kontrak mengatakan 15 hari, jangan mundur jadi 20 hari. Dan yang terakhir adalah jangan berhenti berinovasi, karena persaingan saat ini bukan lokal, tapi global. Tapi saya yakin Jabar punya keunggulan di situ karena kawasan ini terkenal dengan faktor kreativitasnya," ucap dia.

Pemerintah juga, kata Helvi, melalui dinas-dinas di daerah untuk menginventarisasi pengusaha UMKM yang kemudian dikelompokkan sesuai klasternya seperti pertanian, fashion, makanan, atau ekonomi kreatif untuk diberikan penanganan masing-masing.

Baca Juga: Erick Thohir: 50 Ribu UMKM Sudah Masuk Ekosistem Tender BUMN di Bawah Rp15 Miliar

"Karena tiap klaster berbeda treatmentnya. Kami berharap sesuai arahan Presiden Prabowo semua kerja layani masyarakat mulai dari bawah," ucapnya.

"Tentu saja ini butuh kerjasama semua pihak. Terutama pasar, ketika kita konsumsi produk dalam negeri. Saya yakin tidak terlayani oleh UMKM. Cuma kan kita lebih suka memakai barang impor padahal dari mutu tidak kalah," tuturnya menambahkan.***