ORBITINDONESIA.COM - Iran akan segera menanggapi surat dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai isu nuklir yang dikirimkan dua pekan lalu, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Sebelumnya pada Rabu, 19 Maret 2025, Axios setelah mengutip sejumlah sumber, melaporkan bahwa surat Trump kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, mencantumkan tenggat waktu dua bulan untuk mencapai kesepakatan nuklir yang baru.

"Dia ( Trump) telah mengirim surat, dan surat itu akan dijawab serta dikirim dengan cara yang semestinya... Jawabannya akan diberikan dalam beberapa hari mendatang," kata Araghchi saat berpidato dalam rangka perayaan tahun baru 1404 dalam kalender Iran.

Baca Juga: Iran Sebut Tawaran Presiden AS Donald Trump Akan Direspons Lewat "Saluran yang Sesuai"

Menurut Araghchi, surat Trump bersifat lebih "mengancam" tetapi juga menyebut adanya "peluang."

Ia kembali menegaskan bahwa Teheran tidak akan terlibat dalam negosiasi langsung dengan Washington selama masih ada tekanan, ancaman, dan sanksi tambahan.

Pada 7 Maret, Trump mengonfirmasi bahwa dirinya telah mengirim surat kepada Khamenei dengan tawaran untuk memulai perundingan mengenai perjanjian nuklir.

Baca Juga: Donald Trump Ingatkan Iran Akan Tanggung Jawab Atas Serangan Houthi di Yaman Berikutnya

Trump menambahkan bahwa dirinya lebih memilih mencapai kesepakatan dengan Teheran daripada menggunakan kekuatan militer.

Iran menandatangani perjanjian nuklir dengan China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman pada 2015, yang mewajibkan Iran untuk mengurangi program nuklir sebagai imbalan atas pencabutan sanksi.

Namun, AS menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018 saat masa jabatan pertama Trump dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Teheran, yang menyebabkan perjanjian tersebut runtuh.

Baca Juga: Donald Trump: Iran Harus Berhenti Bantu Houthi di Yaman dan Bersumpah Hancurkan Pemberontak

Sebagai respons, Iran secara bertahap mengurangi komitmennya dalam perjanjian itu, termasuk mencabut pembatasan pada riset nuklir dan tingkat pengayaan uranium.***