Yang jelas, katanya, kalau pasar ekspor Indonesia terganggu, pasar domestik juga pasti akan terganggu karena akan muncul multiplier effect. “Karena, salah satu produk unggulan kita itu adalah produk-produk ekspor yang bisa menyumbang pemasukan untuk kas negara,” tandasnya.

Selain ekspor, menurutnya, pelarangan truk sumbu 3 ini juga akan berdampak terhadap penambahan biaya industri lokal. Disampaikan, dalam bisnis itu ada yang namanya fixed cost atau biaya tetap seperti biaya gaji pegawai, sewa tempat, penyusutan aset, bunga pinjaman, dan tagihan listrik.

“Biaya-biaya itu kan tidak mengenal istilah hari libur. Ini seharusnya yang juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan pelarangan itu,” ucapnya. 

Baca Juga: Ahmad Heri Firdaus: Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat HBKN Harus Perhitungkan Penurunan Daya Beli Masyarakat

Ekonom Indef, Didik J. Rachbini juga menyarankan agar pelarangan truk sumbu 3 itu cukup 8 hari saja, 6 hari sebelum Lebaran dan 2 hari setelah Lebaran. “Jadi, memberi kesempatan untuk orang yang mudik Lebaran dan industri juga tidak dirugikan,” katanya. 

Sementara, pakar logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Agus Purnomo menuturkan  kebijakan pelarangan angkutan logistik pada momen hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, akan mematikan aktivitas rantai pasok dari hulu ke hilir.  Menurutnya, kerugian yang ditimbulkannya pun bisa mencapai triliunan rupiah per harinya. 

“Kebijakan ini tidak hanya merugikan industri atau produsen barangnya saja, tapi dari hulu ke hilir mulai dari supplier, manufaktur, perusahaan logistik, sampai customer. Jadi, kalau satu hari saja tidak beroperasi, kerugian ekonominya bisa mencapai triliunan rupiah,” ujarnya.***

Baca Juga: Aprindo: Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Hari Besar Keagamaan Perlu Mitigasi Lebih Dulu