ORBITINDONESIA.COM - Kebijakan pelarangan truk sumbu 3 yang diberlakukan hampir di setiap hari-hari besar keagamaan bisa membuat lesunya industri dan melemahkan daya saing produk dalam negeri. Jika itu terjadi, niscaya target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah sebesar 8 persen bisa terwujud. 

“Bayangkan, jika industri kita sering diganggu oleh kebijakan-kebijakan seperti pelarangan truk sumbu 3 pada hampir setiap hari-hari besar keagamaan, bisa dipastikan sangat sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Apalagi waktu pelarangan yang diberlakukan saat Lebaran tahun ini terlama sepanjang sejarah atau 16 hari,” ujar pengamat ekonomi Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Aknolt Kristian.

Aknolt mengatakan, kebijakan pelarangan truk sumbu 3 itu pasti akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Di sektor ekspor atau eksternal, menurutnya, kebijakan pelarangan itu bisa memunculkan ketidakpercayaan luar negeri terhadap para eksportir di Indonesia.

Baca Juga: Ahmad Heri Firdaus: Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat HBKN Harus Perhitungkan Penurunan Daya Beli Masyarakat

Pasalnya, lanjutnya, pelarangan truk sumbu 3 itu akan membuat terlambatnya pengiriman barang ke negara-negara penerimanya. “Jadi, jangan sampai kemudian kita nanti kena masalah wanprestasi yang bisa memunculkan ketidakpercayaan dari mereka,” tukasnya.

Jika itu terjadi, dia mengutarakan industri di dalam negeri Indonesia bisa lesu. Padahal, katanya, pemerintah ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. “Rasanya itu sesuatu yang mustahil bisa dicapai jika industri di dalam negeri tidak dijaga pertumbuhannya,” ucapnya.

Selain itu, dia menyampaikan seharusnya pemerintah juga melihat situasi geopolitik global yang terjadi saat ini sebelum membuat kebijakan pelarangan itu. Dia mencontohkan Amerika Serikat yang menjadi pasar ekspor utama non migas Indonesia saat ini yang sedang ketat dan tidak bersahabat dengan negara-negara yang biasanya mengekspor produk-produknya ke sana.

Baca Juga: Aprindo: Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Hari Besar Keagamaan Perlu Mitigasi Lebih Dulu

Dan jangan lupa, katanya, fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia dengan Amerika itu sekarang dalam masa negosiasi, dan Presiden Donald Trump kelihatannya agak keberatan dengan negara-negara yang punya trade surplus seperti Indonesia. 

“Jadi, jangan sampai di pasar Amerika atau pasar internasional lainnya, ekspor Indonesia itu terganggu hanya karena kebijakan-kebijakan seperti pelarangan truk sumbu 3 ini,” tukasnya.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia baru bergabung menjadi anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), dan OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Menurutnya, strategi ini bertujuan agar produk-produk Indonesia bisa lebih mudah masuk ke pasar-pasar mereka.

Baca Juga: GAPMMI, Adhi S. Lukman: AMDK Sebaiknya Dikecualikan Dalam Aturan Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru

“Tapi, jika pemerintah malah membuat kebijakan yang justru menghambat masuknya produk-produk kita ke pasar internasional, tidak ada gunanya kita masuk BRICS dan OECD,” katanya.