Pantas saja Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya siap mati menghadapi para koruptor. Rupanya mereka inilah yang dimaksud. Para bandit yang selama ini sangat berkuasa dan powerful mengatur ekonomi Indonesia.

Kebijakan kedua yang juga berada pada level kedua kebijakan ekonomi adalah dideklarasikannya Danantara. Sebuah lembaga untuk mengkonsentrasikan sumber daya keuangan Indonesia yang terfragmentasi, dibelah belah oleh oligarki Indonesia supaya gampang dicoleng, membuat ketergantungan negara kepada para bandit keuangan dan ketergantungan negara pada modal asing.

Lembaga Danantara adalah pernyataan ekonomi pemerintahan Prabowo bahwa negara Indonesia tidak akan bergantung pada siapapun. Tidak bergantung pada uang oligarki. Tidak bergantung pada modal asing dan ingat tidak bergantung pada pasar uang oligarki. Nah, Rosan Roeslani harus mengerti ini dan jangan bingung!  

Baca Juga: Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas, Bahas RAPBN 2025 yang Akomodasi Program Prabowo-Gibran

Selama ini mereka para oligarki menjatah APBN dengan paket hemat. APBN dibuat kecil agar ekonomi Indonesia terus menghiba pada para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam. Para bandit sumber daya alam yang berkolaborasi dengan para pengambil keputusan moneter dan keuangan membuat paket hemat APBN.

Bayangkan saja daya keruk oligarki terhadap SDA yang naik berkali kali lipat, diekspor ke luar negeri mendapatkan segudang dollar. Akan tetapi setoran mereka kepada APBN tetap seupil tidak berubah dalam satu decade terakhir. Mengapa? Semua itu berkat bantuan para penguasa moneter dan para penguasa pajak. 

Danantara adalah kekauatan besar yang baru yang akan menghentikan para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam ini. Danantara memang pada ujungnya akan lebih besar dari APBN atau lebih besar dayanya dari otoritas moneter manapun di Indonesia.

Baca Juga: Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri: RAPBN 2025 Sangat Mencerminkan Komitmen Keberlanjutan

Kebijakan ketiga adalah Prabowo memotong anggaran negara atas nama efisensi. Tidak ada yang menyangka kebijakan ini berani diambil. Selama ini ekonomi dipaksa berada dalam keyakinan bahwa APBN harus defisit. Sebab kalau tidak defiit maka target pertumbuhan ekonomi tidak dapat diraih, APBN harus bergantung pada pembiayaan tambahan diluar pajak. Karena tanpa pembiayaan atau utang maka ekonomi tidak dapat tumbuh. 

Semua logika yang dibangun adalah agar pemerintah tetap mengambil utang jumbo dan membuat para makelar utang dan makelar proyek APBN “di sini senang di sana senang”. Sekarang sori ye sori ye, kata Presiden Prabowo. APBN yang sudah diijon oleh para makelar proyek dan makelar utang di APBN tidak berkutiik.

Dananya telah dipotong di awal. Banyak makelar mengalami vertigo. Politisi makelar sebentar lagi tengah berhadapan dengan penagih utang, yang menagih kapan proyek APBN yang sudah diijon mereka dapat. Sementara Prabowo telah menghentikan semua praktek Ijon APBN dan tidak akan bisa diulang lagi tahun depan atau tahun kapanpun.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Teken Perpres Rincian APBN Tahun Anggaran 2025

Para ekonomi dan pengamat yang jernih tahu kalau semua kebijakan Presiden Prabowo akan menghempaskan oligarki dari puncak dominasi mereka selama ini. Tapi semua orang tahu bahwa kebanyakan penyelenggara negara kita telah hidup dalam pemahaman yang sama bahwa ekonomi adalah pasar bebas.