Ia dapat menjadi wadah gotong royong yang menumbuhkan kemandirian, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan lapangan kerja di desa. Namun, di sisi lain, kebijakan ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat agar tidak terjebak dalam pola lama yang kurang efektif.

Sejarah telah menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa bukan tanpa tantangan. Sejak 2015, lebih dari Rp 610 triliun telah dikucurkan untuk desa, namun ada sebagian yang belum dikelola secara optimal.

Praktik penyimpangan, pelaporan fiktif, hingga proyek yang tidak tepat sasaran masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.

Baca Juga: Brian Kukuh: Kejaksaan Negeri Cianjur Jawa Barat Awasi Terus Pengelolaan Dana Desa

Namun, bangsa ini tidak boleh terpaku pada masa lalu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman ini dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem yang ada.

Harapan bagi desa tetap besar. Setiap kebijakan harus dilihat sebagai peluang untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, dana desa bisa menjadi instrumen yang benar-benar membawa perubahan.

Bukan hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kearifan lokal.

Baca Juga: Kepala Desa di Gorontalo Utara yang Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Ditahan Kejaksaan

Mampu berdikari

Membangun desa bukan sekadar membangun jalan atau gedung. Desa yang maju adalah desa yang warganya berdaya, yang ekonominya tumbuh, dan yang mampu berdikari dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

Oleh karena itu, inisiatif seperti Kopdes MP harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi kolektif, di mana masyarakat desa dapat mengelola sumber daya secara mandiri dan mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Baca Juga: Diduga Korupsi Dana Desa, Kejaksaan Negeri Jember Jebloskan Kepala Desa Pocangan dan 1 ASN ke Tahanan

Namun, kebijakan yang baik saja tidak cukup. Tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang jelas, kebijakan sebesar apa pun bisa kehilangan arah. Oleh sebab itu, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan bersama.