ORBITINDONESIA.COM - Kekerasan geng di Haiti terus meningkat, dengan Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan lebih dari 1.000 korban jiwa tambahan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Geng-geng tersebut kini menguasai lebih dari 80 persen ibu kota Haiti, Port-au-Prince, dan wilayah lainnya di negara tersebut.

Menurut pernyataan PBB pada Selasa, 6 Januari 2025 sedikitnya 5.601 orang tewas, 2.212 terluka, dan 1.494 diculik akibat kekerasan geng di Haiti tahun lalu. Angka tersebut meningkat lebih dari 1.000 dibandingkan total korban jiwa pada 2023.

Baca Juga: Pemerintah Haiti Perpanjang Status Darurat Hingga April, PM Ariel Henry Dituntut Mundur

“Angka-angka itu saja tidak dapat menggambarkan kengerian absolut yang terjadi di Haiti, tetapi menunjukkan kekerasan tanpa henti yang dialami masyarakat,” ujar Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Haiti telah dilanda kekerasan dari geng-geng yang menguasai sebagian besar wilayah Port-au-Prince dan daerah sekitarnya.

Pada Desember 2024, geng Wharf Jeremie melakukan salah satu serangan paling mematikan tahun itu dengan membunuh setidaknya 207 orang di Cite Soleil, Port-au-Prince.

Baca Juga: Situasi Keamanan di Haiti Terus Memburuk, China Sudah Evakuasi 51 Warganya ke Republik Dominika

Sebagian besar korban adalah orang lanjut usia yang dituduh menggunakan voodoo untuk mencelakai anak pemimpin geng tersebut. Menurut PBB, geng tersebut membakar, memutilasi atau membuang jasad korban ke laut.

Sejak 2022, geng Wharf Jeremie telah bersaing dengan kelompok lain untuk menguasai jalan-jalan menuju pelabuhan utama dan terminal kontainer di ibu kota.

“Upaya tambahan dari pihak berwenang, dengan dukungan komunitas internasional, diperlukan untuk menangani akar masalah ini,” tambah Turk.

Baca Juga: Dee Company Resmi Merilis Trailer Film Horor Kriminal Vina: Sebelum 7 Hari, Berkisah Tentang Korban Geng Motor

Misi Dukungan Keamanan Multinasional yang disetujui PBB, dipimpin oleh polisi Kenya, memerlukan sumber daya yang memadai untuk secara efektif memerangi kekerasan geng. Turk menekankan bahwa "memulihkan supremasi hukum harus menjadi prioritas utama."