ORBITINDONESIA.COM - Mantan sekretaris jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg telah menyarankan bahwa konsesi teritorial sementara kepada Rusia dapat membantu mewujudkan gencatan senjata dalam konflik Ukraina yang sedang berlangsung.

Dalam wawancara dengan media Jerman Table.Briefings yang diterbitkan pada Senin, 2 Desember 2024, Stoltenberg menekankan bahwa negosiasi diplomatik dan kompromi dapat membuka jalan menuju perjanjian gencatan senjata.

"Kita memerlukan gencatan senjata, dan tentu saja idealnya ini (bagian Ukraina) harus mencakup semua wilayah yang saat ini berada di bawah kendali Rusia. Namun, kami melihat bahwa ini mungkin tidak dapat dicapai secara realistis dalam waktu dekat," kata Stoltenberg.

Baca Juga: Mantan Dubes AS: Donald Trump Akan Fokus Mendorong Penyelesaian Konflik di Ukraina dan Timur Tengah

"Jika gencatan senjata berarti bahwa Rusia terus mengendalikan semua wilayah yang diduduki, ini tidak berarti bahwa Ukraina harus menyerahkan wilayah itu selamanya," tambah politisi berpengalaman itu.

Stoltenberg menekankan pentingnya memberikan jaminan keamanan kepada Kiev sebagai imbalan atas pertimbangan teritorial apa pun sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata.

Sementara keanggotaan NATO tetap menjadi pilihan, dia mengatakan "ada juga cara lain untuk mempersenjatai dan mendukung Ukraina."

Baca Juga: Presiden Volodymyr Zelenskyy: Ukraina Ingin Wilayah yang Dikuasai Rusia Kembali Lewat Jalur Diplomasi

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan pekan lalu bahwa kesepakatan gencatan senjata dapat dicapai jika wilayah Ukraina di bawah kendali Kiev ditempatkan "di bawah payung NATO," dalam upaya untuk menghentikan perang secara terbuka.

Upaya internasional telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir untuk mencapai gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia dan memulai pembicaraan diplomatik untuk menyelesaikan konflik.

Kemenangan pemilihan Donald Trump telah menimbulkan harapan bahwa pemerintahan AS berikutnya akan lebih menyukai solusi diplomatik daripada bantuan militer, meskipun masih ada pertanyaan tentang sifat kompromi potensial dalam negosiasi di masa mendatang.***