"Sidang berakhir agak bersitegang, karena perbedaan cara pandang mengenai penggantian PSU dan usaha peneliti lapangan kami mendapatkan data jumlah RT dan KK," ungkapnya.

Dia kembali mengingatkan bahwa Persepi seharusnya adil dan imparsial dalam menyikapi perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta.

Untuk diketahui, terdapat tiga lembaga survei anggota Persepi yang melakukan survei Pilkada Jakarta dalam waktu yang hampir bersamaan.

Baca Juga: Survei Poltracking Indonesia: Elektabilitas PDIP 23,3 Persen, Nasdem 8,8 Persen dan Demokrat 7,4 Persen

Ketiga lembaga survei tersebut adalah Poltracking Indonesia pada 10 - 16 Oktober 2024, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 10 - 17 Oktober 2024, dan Parameter Politik Indonesia (PPI) pada 21 - 25 Oktober 2024.

Dalam keterangannya, Masduri mengatakan bahwa bukan hanya hasil survei Poltracking Indonesia yang dinilai berbeda dengan LSI.

Namun, hasil survei LSI juga berbeda dengan hasil survei yang dimiliki PPU.

Baca Juga: Survei Poltracking Indonesia: Prabowo dan Ganjar Raih Elektabilitas Tertinggi Bila Berpasangan Erick Thohir

"Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak 4 hari. Kenapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI? Dan sudah mengambil keputusan. Sementara PPI tidak ikut disidang sebagaimana Poltracking dan LSI. Padahal hasil survei PPI mirip dengan survei Poltracking. Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini," tandasnya.

Karena itu, pihaknya merasa keputusan dewan etik tidak adil, karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI.

"Poltracking sudah melaksanakan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data. Hal tersebut sudah kami paparkan dan jelaskan kepada dewan etik," tuturnya.***

Baca Juga: Hasil Survei LSI dan Poltracking Berbeda di Pilkada Jakarta 2024 Inilah Penegasan Burhanuddin Muhadi dan Saiful Mujani