ORBITINDONESIA.COM – Lembaga survei Poltracking Indonesia yang diasuh oleh Hanta Yuda diberi sanksi oleh Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Sanksinya berupa larangan memublikasikan hasil survei mereka tanpa memperoleh persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Perepi.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan memublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian keterangan tertulis Persepi, Senin 4 November 2024.

Baca Juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tembus 60,1 Persen di Jawa Timur

Dewan Etik Persepi terdiri dari Asep Saefuddin selaku Ketua, Hamdi Muluk dan Saiful Mujani selaku anggota.

Sanksi kepada Poltracking Indonesia ini setelah Persepi menyelesaikan penyelidikan prosedur survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia.

Kedua lembaga survei sebelumnya memublikasikan hasil survei Pilkada akarta dengan hasil yang berbeda.

Baca Juga: Survei Poltracking: Prabowo-Gibran Berpeluang Menang Satu Putaran Saja di Pilpres, Raih Dukungan 50,9 Persen

Persepi menjelaskan pemeriksaan kepada LSI dan Poltracking Indonesia memakai parameter dan ukuran yang sama.

Pemeriksaan kepada LSI dilaksanakan 28 Oktober 2024, sedangkan kepada Poltracking Indonesia pada 29 Oktober 2024.

Setelah pemeriksaan tatap muka, Dewan Etik meminta LSI dan Poltracking menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis 31 Oktober 2024.

Baca Juga: Pilkada NTB, Survei Poltracking: Elektabilitas Sitti Rohmi Djalilah Ungguli Zulkieflimansyah

Dewan Etik meminta kembali keterangan lanjutan dari Poltracking Indonesia pada Minggu, 2 November pukul 19.00 WIB, karena dipandang keterangan tatap muka dan tertulis yang telah disampaikan belum cukup memenuhi standar pemeriksaan.

Sedangkan kepada LSI tidak diminta keterangan ulang karena keterangannya dan bahan-bahan yang telah dikirimkan ke Dewan Etik sudah memenuhi standar penyelidikan survei, demkian keterangan Persepi.

Kemudian dari hasil pemeriksaan secara tatap muka dan dari jawaban tertulis ditemukan bahwa LSI telah menjalankan pekerjaan sesuai stadar survei opini publik. Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik.

Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024, Survei Poltracking: Elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono Tembus 51,6 Persen

Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta oleh Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai standar survei opini publik.

"Terutama karena tidak ada kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia," tulis Persepi.

Dewan Etik juga tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena ada perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan.

Baca Juga: Hasil Survei LSI dan Poltracking Berbeda di Pilkada Jakarta 2024 Inilah Penegasan Burhanuddin Muhadi dan Saiful Mujani

Meurut Persepi, dalam pemeriksaan pertama 29 Oktober 2024, Poltracking Indonesia tidak bisa menunjukkan data asli 2.000 sampel seperti yang disampaikan dalam laporan survei yang telah dirilis ke publik untuk bisa diaudit kebenarannya oleh Dewan Etik.

Poltracking menyampaikan bahwa data asli sudah dihapus dari server karena keterbatasan penyimpanan data (storage) yang disewa dari vendor.

Kemudian ketika menyampaikan keterangan tertulis 31 Oktober, Poltracking Indonesia juga tidak melampirkan raw data asli 2.000 sample seperti yang diminta Dewan Etik dalam pemeriksaan pertama.

Dalam pemeriksaan kedua pada 2 November 2024, Dewan Etik kembali menanyakan tentang dataset asli yang digunakan dalam rilis survei, namun Poltracking Indonesia juga belum bisa menjelaskan dan menunjukkan data asli raw data 2.000 sample karena beralasan data tersebut telah dihapus dari server.

"Pada 3 November 2024 sekira pukul 10.50 WIB, Dewan Etik menerima raw data yang menurut Poltracking Indonesia telah berhasil dipulihkan dari server dengan bantuan tim IT dan mitra vendor," tulis Persepi.

Dewan Etik lalu membandingkan kedua data tersebut dan ditemukan banyak perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada 3 November.

Dua dataset yang berbeda ini membuat Dewan Etik tidak memiliki cukup bukti untuk memutuskan bahwa hasil survei Poltracking Indonesia telah memenuhi standar survei atau belum.

"Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data," tulis Persepi.

Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu 23 Oktober 2024 memotret elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno tertinggi di Pilkada Jakarta 2024.

Pramono-Rano meraih elektabilitas 41,6 persen. Disusul Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan 37,4 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana 6,6 persen.

Survei dilaksanakan 10-17 Oktober 2024 atau setelah debat perdana.

Sampel surveinya 1.200 orang diambil memakai metode multistage dengan tingkat margin of error +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, menggunakan asumsi simple random sampling.

Sehari setelahnya, Poltracking Indonesia merilis hasil survei yang menyebut Ridwan Kamil-Suswono memiliki elektabilitas mencapai 51,6 persen.

Pramono Anung-Rano Karno mmeiliki elektabilitas 36,4 persen. Lalu Dharma Pongrekun-Kun Wardhana 3,9 persen.

Survei Poltracking dikerjakan 10-16 Oktober 2024 terhadap 2.000 responden warga DKI yang memiliki hak pilih berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Survei menggunakan metode multi stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. ***