ORBITINDONESIA.COM – Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menegaskan bahwa LSI dan Poltracking Indonesia harus mempertanggungjawabkan hasil survei mereka yang bertolak belakang di Pilkada Jakarta 2024.

Penegasan Burhanuddin ini disampaikan ketika diwawancarai MetroTV yang diposting ulang oleh kanal Youtube @Indikator Politik Indonesia seperti dilihat, Jumat 25 Oktober 2024.

Hasil survei Poltracking Indonesia menyebut, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono menembus 51,6 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana 3,9 persen, dan Pramono Anung-Rano Karno 36,4 persen.

Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024, Survei LSI: Pramono-Rano 41,6 Persen Ungguli Ridwan Kamil-Suswono 37,4 Persen

Sekitar 8,1 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Sedangkan hasil survei LSI menyebut, Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana 6,6 persen, dan Pramono Anung-Rano Karno 41,6 persen.

Sekitar 14,4 persen responden mengku tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024, Survei LSI: Mayoritas Pemilih Anies Baswedan Berlabuh ke Pramono Anung-Rano Karno

Menurut Burhanuddin, LSI dan Poltracking harus menyerahkan data survei mereka untuk dilihat oleh Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Dari data tersebut, katanya, bisa diketahui tentang kevalidan hasil surveinya.

“Hal-hal semacam itu akan kita selidiki,” katanya.

Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024, Survei LSI: Pramono Anung-Rano Karno Kuasai Jakarta Barat, Pusat, Timur, dan Utara

Anggota Dewan Etik Persepsi, Saiful Mujani mengaku segera menggelar rapat untuk memanggil pihak Poltracking Indonesia dan LSI.

“Karena hasil survei mereka berbeda signifikan,” kata Saiful Mujani, Kamis 24 Oktober 2024 seperti dipublikasi oleh wartakota.

Saiful mengatakan, apabila alasannya tidak jelas maka akan dilakukan audit forensik.

Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024, Ray Rangkuti: Dukungan Kepada Pramono Anung-Rano Karno Kian Meluas

“Kalau dua langkah tadi tidak menjawab masalah maka akan dilakukan survei ulang oleh tim khusus Perpesi,” kata Saiful.

Menurut Saiful, survei ulang akan dilakukan bersama-sama oleh dua lembaga survei tadi plus anggota Persepi lain yang ditunjuk oleh Dewan Etik Persepsi.

Ada pun Tim Dewan Etik Perpesi terdiri dari Prof Asep Saefuddin berasal dari Badan Statistik Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Hamdi Muluk dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Prof Saiful Mujani dari FISIP Universitas Islam Negeri (FISIP UIN) dan Pendiri Lembaga Survei SMRC.

Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024, Survei Poltracking: Elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono Tembus 51,6 Persen

Kalau lembaga survei tersebut terbukti melanggar etik berat, tambahnya, sudah pasti bisa dikeluarkan dari organisasi.

“Kalau terbukti melanggar etik berat bisa dikeluarkan dari perhimpunan dan tidak direkomendasikan ke publik untuk dipakai,” katanya. ***