DECEMBER 9, 2022
Nasional

Poltracking Indonesia Binaan Hanta Yuda Pilih Keluar dari Persepi Usai Kena Sanksi, Ini Alasannya

image
Ilustrasi, Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Persepi usai dijatuhi sanksi. (PEXEL/RDNE Stock Project)

Masduri menjelaskan, sejak awal Poltracking Indonesia telah menyerahkan 2.000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta. 

Lalu, kata dia, dewan etik, meminta raw data dari dashboard, data lalu kirimkan pada tanggal 3 November 2024.

Masduri memastikan tidak ada perbedaan antara dua data yang telah dikirim tersebut.

Baca Juga: Survei Poltracking Indonesia: Elektabilitas PDIP 23,3 Persen, Nasdem 8,8 Persen dan Demokrat 7,4 Persen

"Dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking, padahal jelas, kami sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail. Raw data sudah dikirimkan. Hanya dewan etik meminta raw data dari dashboard supaya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sejak awal. Itu sudah kami serahkan semua," ungkapnya.

“Kami sudah mengirimkan pada tanggal 31 Oktober 2024. Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran raw data dari dashboard,” ujar Masduri melanjutkan.

Masduri juga mengatakan bahwa Poltracking Indonesia telah memenuhi semua permintaan dan undangan Persepi, di antaranya menghadiri dua kali undangan dari Persepi yang digelar di Hotel Aston Priority Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan (Jaksel).

Baca Juga: Survei Poltracking Indonesia: Prabowo dan Ganjar Raih Elektabilitas Tertinggi Bila Berpasangan Erick Thohir

Berkaitan dengan itu, dia membeberkan bahwa pada pertemuan pertama yang berlangsung pada 28 Oktober 2024 lalu, hanya ada satu dari dua Anggota Dewan Etik.

Kendati hanya dihadiri oleh satu Anggota Dewan Etik namun, pertemuan tetap berlangsung.

Kemudian, lanjutnya, pada pertengahan kedua yakni Sabtu, 2 November 2024 Poltracking Indonesia diminta hadir kembali.

Baca Juga: Hasil Survei LSI dan Poltracking Berbeda di Pilkada Jakarta 2024 Inilah Penegasan Burhanuddin Muhadi dan Saiful Mujani

Namun kali ini secara mendadak, tanpa undangan resmi. Poltracking diminta untuk memberikan keterangan lanjutan melalui zoom meeting dengan dewan etik pada hari yang sama. 

Halaman:
1
2
3

Berita Terkait