ORBITINDONESIA.COM - Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dengan memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel.

"Yang terbaik adalah umat Muslim saat ini adalah bahu-membahu membantu warga di Gaza dan juga Lebanon, baik melalui doa maupun tindakan nyata seperti boikot produk pro-Israel," kata Ketua Komisi Dakwah MUI Muhammad Cholil Nafis dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Pada November 2023, MUI mengeluarkan sebuah fatwa yang mengimbau umat Islam "semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme."

Baca Juga: Ratusan Orang di Swedia Minta Israel Diboikot dari Keikutsertaan di Eurovision Song Contest di Malmo, 11 Mei 2024

Fatwa itu diperkuat dengan rekomendasi MUI agar umat Islam Indonesia ikut membangkitkan ekonomi nasional dengan mengonsumsi produk lokal dan menghindari semua produk yang terafiliasi dengan Israel atau diimpor langsung dari negara Zionis itu.

Sementara itu, Ustaz Salim A. Fillah, yang aktif mengampanyekan boikot terhadap produk Israel, mengatakan bahwa boikot merupakan wujud nyata kecintaan umat Islam terhadap Palestina.

"Kita perlu menggerakkan seluruh potensi kita untuk mendukung perjuangan mereka," katanya.

Baca Juga: Ribuan Warga Ikuti Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS di Jakarta dan Serukan Boikot Produk Pro Israel

Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) Ahmad Himawan mengatakan bahwa boikot merupakan langkah realistis untuk meringankan derita warga Palestina di Gaza.

"MUI telah mengeluarkan fatwa, jadi umat Islam tidak perlu lagi ragu,” katanya seperti dikutip dalam keterangan dari MUI itu.

Co-founder BDS Indonesia Giri Ahmad Taufik menegaskan bahwa gerakan boikot Israel marak dilakukan di berbagai belahan dunia, terutama di Amerika Serikat dan Eropa.

Baca Juga: Ketua Umum Margaret Aliyatul Maimunah Tegaskan Fatayat NU Tak Pernah Ajak Boikot Produk Prancis

"Boikot adalah cara kita untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap tindakan yang merugikan hak asasi manusia," ujarnya.