ORBITINDONESIA.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dihujani kecaman dari banyak kalangan Israel dan diminta mundur, termasuk oleh pemimpin oposisi Yair Lapid serta mantan perdana menteri Israel Ehud Barak. 

Sementara itu pada Senin, 25 Agustus 2024, media melaporkan bahwa kabinet koalisi sayap kanan Benjamin Netanyahu diboikot oleh para pemimpin masyarakat di wilayah-wilayah utara yang diduduki Israel. 

Yair Lapid pada Sabtu, 24 Agustus 2024, kembali menuntut Benjamin Netanyahu mundur dari jabatannya karena dianggap menghalangi jalan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza serta pertukaran tawanan dengan kelompok Hamas.

Baca Juga: Joe Biden dan Benjamin Netanyahu Bahas Pengerahan Militer Amerika Serikat Dukung Israel

Lapid mengecam rezim Netanyahu karena bersikeras melanjutkan perang dan mengabaikan nasib para tawanan yang ditahan di Jalur Gaza.

“Netanyahu harus pergi; dia harus mundur dari jabatannya pada 8 Oktober," kata Lapid, menegaskan. 

Mantan perdana menteri Israel Ehud Barak memperingatkan akan aksi Netanyahu, dan mengatakan perdana menteri tersebut harus segera dicopot.

Baca Juga: Presiden AS Joe Biden Desak PM Israel Netanyahu Segera Selesaikan Pembicaraan Gencatan Senjata Gaza

"Pengendalian poros Philadelphi (perbatasan Gaza dengan Mesir) bukan kepentingan kita," kata Barak. Ia merujuk pada syarat baru yang diajukan Netanyahu untuk gencatan senjata.

Menurutnya, Netanyahu tidak memenuhi syarat untuk memerintah Israel dan "telah menyeret kita ke neraka".

Kabinet koalisi diboikot kepala otoritas lokal di wilayah pendudukan di utara akibat perbuatan militer rezim yang telah memaksa pemukim Zionis meninggalkan wilayah tersebut, demikian dilaporkan media pada Senin. 

Baca Juga: PM Benjamin Netanyahu Berjanji Tarik Pasukan Israel Mundur 1 Kilometer dari 14 Km Koridor Philadelphi

Kami telah memutuskan untuk memboikot kabinet Netanyahu sampai menemukan solusi untuk memulangkan mereka ke rumahnya, demikian pengumuman kepala otoritas setempat, menurut Kantor Berita IRNA yang mengutip laporan media pada Senin pagi.

Para kepala otoritas itu menyatakan memboikot kabinet Netanyahu sampai ada solusi untuk memulangkan para pemukim ke rumah mereka.***