ORBITINDONESIA.COM - Partai Golkar mengundang Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Terpilih RI Periode 2024–2029 Prabowo Subianto pada penutupan Musyawarah Nasional atau Munas XI Partai Golkar yang bakal berlangsung pada Rabu, 21 Agustus 2024.

“Penutupan pukul 19.00 WIB yang akan dihadiri oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024.

Bamsoet menjelaskan, munas Golkar akan didahului oleh rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diperkirakan akan dihadiri oleh 500 peserta. Rapimnas bakal digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa, 20 Agustus 2024 mulai pukul 08.00–13.00 WIB.

Baca Juga: Nurdin Halid Dukung Bahlil Lahadalia Jadi Ketua Umum Partai Golkar

“Rapimnas ini adalah pengesahan pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kedua, pengesahan plt. dan pengesahan jadwal munas,” katanya.

Sementara itu, munas akan dilaksanakan pada hari dan lokasi yang sama mulai pukul 14.00 WB. Munas Partai Golkar diprediksi bakal dihadiri oleh 1.500 peserta.

Munas lanjutan dilaksanakan keesokan harinya untuk mendengarkan laporan-laporan komisi partai sekaligus pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024–2029.

Baca Juga: Pilkada Kota Semarang 2024: Nasdem Ikut Koalisi Golkar dan PSI Usung Dico Ganinduto

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan, tidak bisa memastikan kehadiran Jokowi di penutupan munas juha terkait dengan pengesahannya sebagai kader Partai Golkar.

“Kita juga tidak mau berandai-andai atas apakah beliau nanti akan gabung Golkar atau tidak,” ucap Ace.

Ia mengatakan, Golkar sebagai partai yang selama ini memberikan dukungan terhadap pemerintah sudah seharusnya mengundang tokoh-tokoh pemerintahan yang menentukan arah kebijakan negara.

Baca Juga: Panitia Munas Golkar Tetapkan Syarat Kader Maju Jadi Calon Ketua Umum, Dukungan Minimal 30 Persen Suara

“Tentu kami ingin menegaskan bahwa soal keanggotaan dari Bapak Presiden tentu itu kita kembalikan kepada organisasi,” ucapnya.***