TM Luthfi Yazid: Yusril dan Janji-janji Politiknya
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Sabtu, 13 Juli 2024 06:30 WIB
Oleh: TM Luthfi Yazid*
Janji-janji politisi kerap bersifat politis. Beda dengan janji-janji ilmuwan. Yang pertama sering absurd. Yang kedua, relevan dan memenuhi kenyataan.
Celakanya, tak sedikit politisi yang ilmuwan. Politisi macam ini, sukar ditebak, mau ke mana arah janjinya. Sebagai ilmuwan atau politisi.
Contohnya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Ia ilmuwan ahli hukum tatanegara UI. Tapi ia juga politisi.
Di bawah ini, sekadar ulasan mengenai Prof. Yusril yang pernyataannya sangat politis. Jauh dari integritas seorang ilmuwan.
Yusril pernah berkata: kalau Partai Bulan Bintang (PBB) tidak mencapai Parliamentary Threshold 4% (tidak punya kursi di DPR RI), maka Yusril sendiri yang akan membubarkan PBB. Itu ia katakan beberapa waktu lalu dan viral -- banyak disiarkan media massa, baik cetak maupun elektronik. Bagaimana faktanya?
Setelah beberapa kali Pemilu perolehan suara PBB (Partai Bulan Bintang) terpuruk, tetap saja Yusril Ihza Mahendra mempimpin partai Islam itu. Padahal sejak berdiri PBB lebih dari 25 tahun lalu, Yusril yang dulu disebut-sebut sebagai “Natsir Muda” sudah menjadi Ketua Umumnya. Meski sempat "ada Ketum lain" tapi hanya sebentar. Selanjutnya Yusril memimpin PBB Kembali.
Namun dari Pemilu ke Pemilu tetap saja PBB tidak meningkat suaranya, bahkan makin melorot. Dengan demikian, baik sebagai ilmuwan maupun politisi, Yusril gagal total.
Anehnya lagi, konflik-konflik di partai ini tidak juga surut. Di awal-awal berdirinya PBB (yang mengklaim sebagai kelanjutan Partai Musyumi pimpinan M. Natsir), yang salah satu mottonya adalah “izzul Islam wal Muslimin” -- Yusril sudah sering terlibat konflik. Di antaranya dengan Hartono Marjono, KH Abdul Qadir Jaelani, KH Anwar Sanusi, Fadli Zon dan kawan-kawan. Padahal mereka separtai.
Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra: Foto Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo Tidak Menerangkan Apa-apa
Ternyata konflik tersebut akut. Bahkan makin parah. Yusril menyingkirkan orang-orang dekatnya sendiri di PBB. Wakil Ketua umum dan Sekjen PBB, misalnya, disingkirkan. Lebih jauh, Yusril mengajukan permohonan perubahan dan pengesahan pengurus PBB ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI.