ORBITINDONESIA.COM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan juga ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada Presiden Jokowi mengizinkan buka bersama di instansi pemerintah maupun masyarakat selama Ramadhan.

Pernyataan Yursil Ihza Mahendra itu tersebar luas di jejaring media sosial, termasuk whatsapp group seperti dilihat OrbitIndonesia, kamis 23 Maret 2023.

Surat yang diteken oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu berisi "Arahan (Presiden) terkait  Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama" menyebut alasan penanganan pandemi di tahap transisi menuju endemi dan diperlukan sikap kehati-hatian, sehingga Presiden memberi arahan "kegiatan Buka Puasa Bersama selama Ramadhan 1444 H agar ditiadakan".

Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Pejabat Negara Gelar Buka Bersama Ramadhan, Inilah Alasannya

Surat itu ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kaplori, Pangima TNI, serta badan dan lembaga pemerintah.

Menteri Dalam Negeri diminta untuk menindaklanjuti surat tersebut ke jajaran pemerintah daerah.

Meskipun surat itu ditujukan kepada pejabat pemerintahan, namun larangan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan.

Dengan begitu, surat itu potensial "diplesetkan" dan diperluas maknanya menjadi larangan buka puasa bersama di kalangan masyarakat.

Baca Juga: Tokoh Muda Ali Kabiay: Integrasi Papua ke Dalam NKRI adalah Anugerah Tuhan

Yusril menilai surat yang bersifat "rahasia" namun bocor ke publik itu bukanlah surat yang didasarkan atas kaidah hukum tertentu, melainkan sebagai "kebijakan" (policy) belaka sehingga setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat maupun mudharatnya.

Oleh karena itu, Yusril menyarankan Sekretaris Kabinet meralat surat yang bersifat rahasia itu dan memberi keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh Presiden Jokowi anti Islam," tambahnya.

Masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah, menurut Yusril, akan mengambil contoh aneka kegiatan seperti konser musik dan olahraga yang dihadiri ribuan orang, namun tidak dilarang oleh pemerintah.

Sebaliknya kegiatan yang bersifat keagamaan dengan jumlah yang hadir pasti terbatas, justru dilarang pemerintah.

Dia juga mengkhawatirkan surat Seskab Pramono Anung itu akan menjadi bahan kritik dan sorotan aneka kepentingan dalam kegiatan-kegiatan ceramah Ramadhan di berbagai tempat tahun ini. ***