Saat ini, potensi konflik sudah sangat dekat dari segi geografis. Kawasan Indo-Pasifik dan Laut China Selatan, akan menjadi episentrum konflik perebutan sumber daya.

Itu sebabnya Indonesia perlu melakukan redefinisi “politik bebas aktif”, untuk mengembalikan posisi kunci dalam kancah politik global. Sebagai negara besar, Indonesia bisa menjadi penggerak Selatan-Selatan ke level global.

Langkah awal berupa pembenahan ekonomi domestik, dan secara paralel membangkitkan kembali solidaritas kawasan Selatan, yang terbukti menjadi modal sosial Indonesia selama ini dalam menghadapi kompleksitas global.

Baca Juga: Satrio Arismunandar: Sebagai Ideologi Terbuka, Pancasila Miliki Unsur Pendukung Inklusivitas dan Pluralisme

Peran negara kepulauan akan menjadi kunci Indonesia, melalui sinergi kekuatan gerakan Non-Blok dengan menghadirkan kerja sama negara berkembang.

Solidaritas negara berkembang dapat dibangkitkan dengan model ekonomi Indonesia yang kini tengah menjadi perhatian internasional. Indonesia harus juga aktif, dengan mengambil banyak manfaat sebagai bagian dari organisasi global seperti G7, G20, APEC, dan sedang dalam persiapan adalah OECD.

Partisipasi Indonesia akan memberi efek berganda pada program strategis global, seperti transisi energi, emisi nol bersih dan perubahan iklim.

Baca Juga: Larang Hakim Mengesahkan Nikah Beda Agama, MA Dinilai Langgar Pancasila

Diplomasi ekonomi berbasis nilai solidaritas Pancasila, niscaya akan mengembalikan kepercayaan dunia internasional atas kontribusi Indonesia.

Sebagai middle power dan negara terbesar di kawasan, yang kebetulan baru saja memiliki presiden baru, kontribusi pembangunan ekonomi Indonesia di tingkat global akan terus ditunggu.

Oleh: Dr. Taufan Hunneman, Dosen UCIC, Cirebon. ***