Menelisik lebih jauh, Wahyudi menyebutkan terdapat lubang-lubang regulasi yang diakibatkan oleh hadirnya Starlink, seperti pemrosesan data strategis negara yang dilakukan oleh entitas di luar Indonesia.

Sebagaimana Starlink yang diharapkan dapat memajukan sektor kesehatan Indonesia, tak dapat dimungkiri bahwa data yang diolah oleh Starlink merupakan data pribadi terkait kesehatan masyarakat, yang merupakan infrastruktur informasi vital berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk memberikan perlindungan optimal terhadap data yang diolah oleh Starlink dengan menutup lubang-lubang itu melalui regulasi.

Baca Juga: Hebat Selain SATRIA 1, Ternyata Indonesia Miliki 25 Satelit untuk Penunjang Infrastruktur Digital Masyarakat

Selain itu, Wahyudi juga merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memilah sektor-sektor yang interkonektivitasnya menggunakan jaringan nasional seperti Satelit Satria, serta sektor mana yang menggunakan Starlink.

Wahyudi mendorong Pemerintah untuk terus mengembangkan Satelit Satria sehingga ke depannya dapat menggeser layanan Starlink, terlebih untuk sektor-sektor yang menjadi bagian dari informasi vital.

Kehadiran Starlink memang memberi angin segar bagi perkembangan akses terhadap informasi untuk masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Baca Juga: Inilah Arti dari SATRIA 1 Satelit Tebesar di Asia, Simak Penjelasannnya Lengkap dengan Manfaat

Meskipun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk menjaga kedaulatan siber Indonesia dari berbagai ancaman yang mengintai.

Oleh karena itu, menyempurnakan regulasi jaringan internet menjadi sebuah keniscayaan. ***