Sikap Kominfo

Budi Arie menyatakan tidak akan memperlakukan Starlink dengan spesial. Bahkan, dalam sebuah konferensi pers, ia menegaskan bahwa dirinya tak ingin Starlink merasa berada di atas awan.

Meskipun Starlink memiliki berbagai keunggulan untuk mengatasi isu terkait kesenjangan akses internet di daerah-daerah 3T, ditegaskannya bahwa hal itu tidak berarti Starlink akan mendapat perlakuan khusus terkait kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia.

Baca Juga: Hebat Selain SATRIA 1, Ternyata Indonesia Miliki 25 Satelit untuk Penunjang Infrastruktur Digital Masyarakat

Starlink diminta untuk tetap membayar pajak sebagaimana penyedia layanan internet lainnya di dalam negeri. Selain itu, Budi Arie juga bersikeras meminta Elon Musk untuk membuka Network Operation Center atau NOC Starlink di Indonesia.

Bahkan, untuk memastikan kepatuhan operator terhadap regulasi dalam negeri, Budi Arie bertekad untuk melakukan evaluasi berkala terhadap Starlink.

Yang menjadi permasalahan, kata Budi Arie, yakni bagaimana cara menapis atau menyaring konten-konten yang berbahaya, seperti judi online dan pornografi.

Baca Juga: Inilah Arti dari SATRIA 1 Satelit Tebesar di Asia, Simak Penjelasannnya Lengkap dengan Manfaat

Hal serupa juga menjadi permasalahan yang disoroti oleh Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar.

Wahyudi menjelaskan bahwa selama ini, Pemerintah melakukan pemblokiran informasi atau konten dengan cara memberi surat perintah kepada penyedia layanan internet atau ISP nasional untuk menapis situs-situs melalui DNS.

Model penapisan itu tidak bisa diterapkan untuk masyarakat yang menggunakan internet satelit seperti Starlink. Kendala tersebut membuat Wahyudi sepakat dengan Kominfo yang bersikeras kepada Elon Musk untuk membuka perwakilan Starlink di Indonesia.

Baca Juga: Ramalan Nostradamus tentang Misi Pergi ke Mars dan Elon Musk

Penapisan situs-situs tersebut erat kaitannya dengan tegaknya kedaulatan siber Indonesia. Dalam hal ini, kedaulatan bukan tentang lintas-batas teritorial negara, melainkan tentang pemrosesan data pribadi WNI oleh entitas di luar Indonesia, serta pengaruh konten-konten di internet yang dapat merugikan Indonesia.