Pemahaman tersebut disetujui oleh pimpinan Filipina, namun Filipina tetap mendistribusikan suplai logistik ke kapalnya di Laut China Selatan dan akhirnya mengabaikan pemahaman internal tersebut.

Terakhir pada awal 2024 Lin Jian mengungkapkan, China dan Filipina menyepakati "model baru" untuk misi penyaluran pasokan di sekitar Ren'ai Jiao.

"Militer Filipina telah berulang kali mengkonfirmasi bahwa 'model baru' tersebut telah disetujui oleh semua pejabat terkait dalam rantai komando Filipina, termasuk Menteri Pertahanan Nasional dan Penasihat Keamanan Nasional. Pada 2 Februari 2024, Filipina melaksanakan satu misi penyaluran pasokan menggunakan 'model baru' tersebut sebelum akhirnya mengabaikannya juga," ungkap Lin Jian.

Baca Juga: Taktik Abu Abu China Menunjukkan Bekerjanya Aliansi AS dan Filipina di Laut China Selatan

Lin Jian mengatakan, apa pun yang disampaikan pejabat Filipina, hal itu tidak akan menghapus fakta bahwa China-Filipina telah beberapa kali mencapai kesepakatan untuk mencegah konflik di Laut China Selatan.

"China meminta Filipina untuk mematuhi norma-norma dasar dalam pertukaran internasional, menghormati fakta dan komitmennya, menghentikan pelanggaran dan provokasi serta mengambil langkah nyata untuk kembali ke jalur yang benar dalam menangani perbedaan dengan China melalui dialog dan konsultasi," tambah Lin Jian.

Terkait dengan latihan militer bersama antara Filipina dan Amerika Serikat yang dilakukan mulai hari ini termasuk melibatkan angkatan darat, laut, dan udara, Lin Jian menyebut latihan militer tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak lain.

Baca Juga: Ari Dwipayana: Presiden Jokowi Kunjungan Kerja ke Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam

"Latihan militer itu juga tidak boleh merusak kepercayaan antarnegara dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Negara-negara di kawasan sudah mengetahui dengan jelas siapa yang memicu konfrontasi militer dan meningkatkan ketegangan di kawasan ini," tegas Lin Jian.

Laut China Selatan hingga saat ini masih menjadi titik panas permasalahan di kawasan karena China mengklaim hampir seluruh perairan di Laut China Selatan. Negara-negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengklaim wilayah tersebut.

Beijing mengklaim wilayah maritim yang meliputi hampir 90 persen Laut China Selatan berdasarkan apa yang disebut sembilan garis putus-putus (Nine-Dash Line), yaitu wilayah historis Laut China Selatan seluas 2 juta kilometer persegi.

Baca Juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto: Satuan TNI Terintegrasi Diperkuat Demi Antisipasi Konflik di Laut China Selatan

Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag pada 2016 menyebut klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum berdasarkan aturan internasional.