China: Penyelidikan Uni Eropa Tentang Akses Pengadaan Alat Medis Adalah Bentuk Proteksionisme
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Kamis, 25 April 2024 03:52 WIB
ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah China menilai tindakan Uni Eropa (UE) yang mengadakan penyelidikan atas akses pengadaan alat medis di China merupakan bentuk proteksionisme.
"UE telah sering menggunakan 'perangkat' ekonomi maupun solusi perdagangannya. Tindakan tersebut mengirimkan sinyal proteksionisme, ditujukan kepada perusahaan China dan merugikan citra UE sendiri," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, saat memberi keterangan kepada media di Beijing, China pada Rabu, 24 April 2024.
Pada Rabu, Komisi Eropa meluncurkan penyelidikan terhadap pengadaan peralatan medis oleh pemerintah China. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengetahui, apakah pemasok perangkat kesehatan Eropa mulai dari jarum suntik, peralatan ortopedi, hingga alat pemindai canggih diberikan akses yang adil di China.
Baca Juga: Indonesia Berkepentingan Redam Konflik di Laut China Selatan untuk Cegah Perang Antarnegara Asia
"UE menyatakan bahwa Eropa adalah pasar yang paling terbuka di dunia, namun seperti yang dapat dilihat oleh dunia, UE jelas sedang menuju proteksionisme. Kami mendesak UE untuk menghormati komitmennya terhadap pasar terbuka dan persaingan yang sehat, mematuhi peraturan WTO, dan berhenti mengejar dan menghambat perusahaan China dengan berbagai dalih," tambah Wang Wenbin.
China, menurut Wang Wenbin, telah menepati komitmennya setelah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menjadi teladan dalam mematuhi peraturan WTO.
"Sejak kami bergabung ke WTO, China sebagai anggota negara berkembang terbesar, telah dengan tegas menjunjung rezim perdagangan multilateral, mempraktikkan multilateralisme sejati dan mewujudkan komitmennya terhadap WTO," ungkap Wang Wenbin.
Wang Wenbin menyebut China telah memperbaiki sistem ekonomi pasar sosialis dan sistem hukum sesuai dengan kondisi nasional China, memperluas keterbukaan kelembagaan berstandar tinggi dan terlibat secara penuh dalam reformasi WTO.
"Kami telah secara aktif membantu negara-negara lain, terutama negara-negara kurang berkembang, untuk mengintegrasikan diri mereka ke dalam rezim perdagangan multilateral," tambah Wang Wenbin.
Apalagi selama setahun terakhir, China menjadi negara berkembang pertama yang menyelesaikan prosedur persetujuan Perjanjian Subsidi Perikanan, memainkan peran dalam penyelesaian negosiasi teks Perjanjian Fasilitasi Investasi untuk Pembangunan, dan memfasilitasi perjanjian substansial WTO.
Baca Juga: Duta Besar Djauhari Oratmangun: China Sukses Bebaskan 700 Juta Warganya dari Kemiskinan
"China telah secara aktif mengajukan permohonan untuk bergabung dalam Perjanjian Pengadaan Pemerintah dari WTO. China berkomitmen untuk mengembangkan lingkungan bisnis yang berorientasi pasar, berbasis hukum, dan berkelas dunia," ungkap Wang Wenbin.
Pasar China, menurut Wang Wenbin, terbuka bagi dunia dan China berkomitmen menjadikannya pasar yang dapat diakses oleh semua orang.
"Kami mendesak UE untuk menghormati komitmennya terhadap pasar terbuka dan prinsip persaingan yang sehat, mematuhi peraturan WTO dan berhenti mengejar dan mengekang perusahaan China dengan berbagai dalih," tambah Wang Wenbin.
Baca Juga: China Protes Ancaman Kenaikan Tarif Baja dan Alumunium Hingga Tiga Kali Lipat oleh AS
Ia pun menegaskan, China ingin membangun hubungannya dengan negara-negara Eropa atas dasar saling menghormati, kerja sama yang saling menguntungkan, kesetaraan, dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain.
"Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk berhenti mengejar bayangan dan memfitnah China," tegas Wang Wenbin.
Jika dari hasil penyelidikan disimpulkan pemasok dari Eropa belum mendapatkan akses yang adil, maka UE akan menerapkan pembatasan terhadap perusahaan peralatan medis China, saat melakukan penawaran untuk tender pengadaan barang publik di negara-negara anggota UE yang nilai pasarnya dapat mencapai lebih dari 2 triliun euro.
Baca Juga: Akademisi Dunia Bertemu, Cari Inovasi Mesin Pembakar Internal yang Ramah Lingkungan di Tianjin China
Penyelidikan ini merupakan pertama kalinya di bawah kerangka "International Procurement Instrument," yang bertujuan untuk mendorong aksi timbal-balik atas akses ke pasar pengadaan barang publik secara internasional, menyusul keluhan dari perusahaan dan pemerintah Eropa untuk mengenai akses ke pasar China.
Komisi Eropa mencurigai China secara tidak adil memihak produsen alat medis dalam negerinya, termasuk dengan penerapan kebijakan "Beli dari China", pembatasan impor, proses sertifikasi dan persetujuan yang ketat, klausul untuk melindungi "kepentingan nasional" dan ketentuan yang menyebabkan penawaran harga yang sangat rendah sehingga tidak dapat dilakukan oleh perusahaan asing.
Jerman, Belanda, Irlandia, Prancis, Belgia dan Italia adalah beberapa negara pengekspor peralatan medis terkemuka di dunia,termasuk barang-barang teknologi tinggi seperti mesin sinar-X atau alat pacu jantung, maupun lensa kontak dan plester perekat.
Baca Juga: Jubir Kemlu Wang Wenbin: Komunike Bersama G7 Sudah Campuri Urusan Dalam Negeri China
Komisi Eropa disebutkan sudah mengundang pemerintah China untuk menyampaikan pandangannya dan melakukan konsultasi untuk memperbaiki dugaan masalah tersebut. Penyelidikan akan selesai dalam sembilan bulan tapi dapat diperpanjang hingga lima bulan.
Penyelidikan ini dapat berakhir kapan saja jika Beijing setuju untuk memperbaiki situasi dan menjamin adanya timbal balik bagi pemasok alat medis Eropa.
Penyelidikan tersebut diluncurkan sehari setelah kantor perusahaan peralatan keamanan China yang berada di Belanda dan Polandia digeledah oleh Komisi Eropa. Sebelumnya Uni Eropa juga meluncurkan investigas atas produsen turbin angin dan panel surya China yang diduga mendapat manfaat dari subsidi pemerintah untuk memenangkan kontrak di Eropa.
Baca Juga: China Sangkal Kirim Mata-mata ke Jerman dan Inggris untuk Lakukan Spionase Ekonomi
Selain itu Uni Eropa juga menyelidiki kendaraan listrik asal China, yang diyakini berbiaya rendah karena dukungan besar-besaran pemerintah China. ***