Suroto: Bung Hatta, Bapak Kedaulatan Rakyat
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Jumat, 15 Maret 2024 11:59 WIB
Menurutnya, semangat individualisme memajukan politik liberalisme, dan liberalisme memperkuat roh kapitalisme ( Hatta, dalam pamlet dengan judul " Kearah Indonesia Merdeka", 1932).
Sumbangsih Bung Hatta terhadap pemikiran demokrasi atau kedaulatan rakyat mengandung dua inti pemikiran, ialah cita-cita negara hukum yang demokratis dan penolakan terhadap individualisme yang dijabarkan dalam konsep koperasi.
Dalam penolakan terhadap individualisme, Bung Hatta menganggap kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan sehari-hari yang bercorak kolektivisme. Beliau menyatakan bahwa cita-cita perjuangan Indonesia adalah menciptakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial.
Baca Juga: Bob Randilawe: Pesan Ganjar Pranowo untuk Barisan Sukarnois
Dalam konteks koperasi, Bung Hatta berpandangan bahwa pembangunan koperasi tidak dapat didikotomikan dalam dimensi makro-ideologi dan dalam dimensi mikro-organisasi.
Koperasi sebagai bangun perusahaan demokratis semestinya juga disusun seperti susunan batu bata utuh sistem demokrasi ekonomi, dan bahkan disebut oleh Bung Hatta sebagai lawan tanding kapitalisme secara fundamental.
Berangkat dari dasar pikir demikian, koperasi dan praktik koperasi semestinya dihubungkan dengan strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang berkeadilan dan bukan semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata.
Baca Juga: Urgensi Gelar Bapak Bangsa untuk Sukarno
Pembangunan juga semestinya dipusatkan pada dimensi luas kemanusiaan beserta atribut budaya dan kelestarian alam semesta.
Praktik Hari ini
Secara politik, negeri ini mengaku sebagai rezim demokrasi. Setiap orang berhak atas hak politik masing-masing dan dijamin persamaannya di depan hukum. Bahkan, dalam pemaknaan demokrasi politik yang mekanistik kita telah berjalan sampai tahapan ultra-liberal.
Baca Juga: Alex Runggeary: Bung Hatta, UMKM dan Papua
Demokrasi kita berubah menjadi demokrasi voting. Sementara itu, demokrasi ekonominya tertinggal jauh di belakang. Cita-cita kemakmuran bagi semua tertawan rezim oligarki dan plutokrat—kuasa di tangan segelintir elite penguasa dan pengusaha.