Fokus ini menjadi semakin penting mengingat adanya kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada sumber daya alam sebagai mesin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin Jenderal Suharto pada tahun 1998, kita sebagai sebuah bangsa mengambil pilihan: bahwa demokrasi adalah sistem yang paling cocok bagi kita untuk maju dan sejahtera.

Kita perlu mempertahankan demokrasi dengan tegas, meningkatkan perjuangan melawan korupsi, memberantas nepotisme, dan menghindari konflik kepentingan.

Baca Juga: Lebih 100 Ribu Relawan Ganjar-Mahfud Bakal Hadir di Hajatan Rakyat Gelora Bung Karno Sabtu Besok: Ada SLANK

Hanya dalam demokrasi yang berfungsi dengan baik, setiap warga negara akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Hanya dalam demokrasi yang terkonsolidasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan aparatur negara dapat dicegah.

Kami memahami bahwa kedudukan kami di mata bangsa-bangsa akan semakin meningkat jika kami dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan perdamaian. Di Indonesia kita sering mengucapkan “kami cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan” 

Oleh karena itu, sejak kemerdekaan, Indonesia telah dan akan terus mengupayakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Namun prinsip ini tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang netral atau acuh tak acuh.

Baca Juga: Sabtu Besok, 134 Ribu Relawan Ganjar-Mahfud Siap Banjiri Hajatan Rakyat di Gelora Bung Karno, Senayan

Artinya, Indonesia harus mempertahankan otonomi strategisnya terhadap kekuatan mana pun dan memastikan bahwa kepentingan nasional selalu menjadi yang terdepan dalam setiap pilihan kebijakan.

Kebijakan luar negeri juga tentang menyeimbangkan kepentingan nasional dan kewajiban internasional sebagaimana diamanatkan oleh hukum internasional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara maritim sudah seharusnya memandang dirinya sebagai “Garda Samudera”, Penjaga Lautan.

Sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudra—Hindia dan Pasifik—dan sebagai negara yang sedang bertransformasi menjadi poros maritim global, Indonesia harus berperan dalam memastikan laut tetap menjadi barang publik global.

Baca Juga: Dukung Ganjar-Mahfud, Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina: Merdeka!

Hal ini memerlukan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan ini untuk memastikan Indo-Pasifik yang damai, dengan menjaga keamanan maritim, mengatasi polusi maritim, dan melestarikan lingkungan ekologi maritim.