DECEMBER 9, 2022
Kolom

Inilah Peran Lembaga Survei dan Konsultan Politik di Dalam Pilpres Menurut Denny JA

image
(OrbitIndonesia/kiriman)

ORBITINDONESIA.COM - Lihat saja jejak digitalnya. Itulah cara yang paling mudah untuk menilai kredibilitas lembaga survei, juga konsultan politik.

Lembaga survei berbeda dengan konsultan politik.

Kita bisa menjadikan studi kasus LSI Denny JA, sebagai lembaga survei (dan quick count), dan sebagai konsultan politik.

Baca Juga: Banyak Kalangan Intelektual Protes ke Prabowo-Gibran tapi Elektabilitasnya Malah Naik, Begini Penjelasan Denny JA

Lihat jejaknya di Pilpres 2019 saja, Pilpres yang paling dekat, yang sudah terjadi.

Caranya? Sama- sama kita lacak di Google Search, yang bisa dilakukan secara sangat mudah, oleh siapapun.

Kita mulai dari berita ketika media mengumumkan hasil resmi KPU mengenai Pilpres 2019.

Baca Juga: Jika Presiden Jokowi Berkampanye untuk Calon Presiden (Misalnya Prabowo Subianto), Bolehkah? Inilah Pandangan Denny JA

Ini hasilnya. KPU mengumumkan di tanggal 21 mei 2019. Itu berarti sekitar 5 pekan setelah hari pencoblosan.  Hasilnya, diberitakan sama di semua media.

Jokowi-Ma’ruf  menang di angka 55,50 persen dan Prabowo-Sandi di angka  44 50 persen.

Jokowi-Ma’ruf menang dan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bilang Dirinya Boleh Dukung Capres, Begini Pandangan Denny JA

Ini berita kedua, yang bisa kita dapatkan di Google Search. Lihat misalnya berita Kumparan online, tanggal 12 April 2019. Ini berarti berita lima hari sebelum hari pencoblosan (17 April 2019).

Tanggal 12 April 2019, lima hari sebelum hari pencoblosan, Kumparan memuat prediksi survei LSI Denny JA. Waktu itu, LSI Denny JA menyampaikan prediksi survei, dengan persentase dalam bentuk interval.

Terterta dalam berita itu, LSI Denny JA memprediksi Jokowi-Ma’ruf menang, dengan range yang minimal dan maksimal.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: 66,5 Persen Pemilih di Dapil Jawa Barat 7 Bisa Dipengaruhi Politik Uang

Diberitakan Jokowi akan memperoleh dukungan sebesar 55,9 persen sampai 65,8 peren. Sementara  Prabowo 34,2 persen sampai 44,1 persen.

Catatan: mengapa LSI Denny JA menyampaikan angka dalam interval?

Tiga variabel yang masih tak pasti harus juga diperhitungkan waktu itu.

Baca Juga: LSI Denny JA: 84 Persen Pemilih Ingin Pilpres Selesai Satu Putaran

Variabel pertama: masih ada pemilih yang belum menentukan pilihan.

Variabel kedua: masih ada pemilih yang sudah memilih tapi masih bisa berubah.

Dan ketiga, tak bisa persis diketahui pemilih masing- masing calon presiden-calon wakil presiden seberapa banyak yang golongan putih.

Baca Juga: TELAK, Denny JA Sebut 84 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Cukup Satu Putaran

Dengan tiga variabel itu, lebih memberikan informasi jika presiksi disampaikan dengan dua cara.

Pertama, siapa pasangan yang akan menang pilpres lima hari kemudian?

Dua, interval angka hasil akhir Pilpres lima hari kemudian. Margin of error tetap standard 2,9 persen.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran Saja? Inilah Kajian Riset LSI Denny JA

Lihat angka paling ujung dalam survei LSI Denny JA, yang ada dalam berita. Prediksi: 55,9 persen untuk Jokowi, dan 44,1 persen untuk Prabowo.

Mari kita bandingkan hasil prediksi LSI Denny JA itu dengan hasil KPU, yang diumumkan lima pekan kemudian. Lima pekan!

Inilah perbandingannya. LSI Denny JA mengumumkan 55 ,9 persen untuk Jokowi. Hasil KPU: 55,5 persen untuk Jokowi.

Baca Juga: Haruskah Lembaga Survei Memberi Tahu Siapa yang Mendanai Surveinya? Inilah Pendapat Denny JA

Untuk Prabowo, LSI Denny JA umumkan 44,1 persen. Hasil KPU yang resmi untuk Prabowo ternyata 44,5 persen.

Selisihnya sangat, sangat dan sangatlah kecil sekali. Selisihnya masih dalam batas margin of error!

Sekarang kita lihat kerja LSI Denny JA untuk quick count Pilpres yang sama, 2019. Datanya juga bisa dilacak di Google.

Baca Juga: Denny JA: Protes Kampus Berdatangan, Dukungan The Silent Majority Kepada Jokowi dan Prabowo-Gibran Kian Tinggi

LSI Denny JA mengumumkan hasil quick count itu di hari pencoblosan. Itu tanggal 17 April 2019, jam 15.00 lewat 1 detik.

Saya sendiri, Denny JA, yang mengumumkan. Mengapa saya mengumumkan pukul 15.00 lewat satu detik?

Peraturan KPU hanya membolehkan lembaga survei mengumumkan quick countnya setelah jam 15.00 di hari pencoblosan.

Baca Juga: Pakar Hukum Fahri Bachmid: Meski Ada Sanksi DKPP, Status Pendaftaran Prabowo-Gibran Tetap Sah

Maka, lewat satu detik setelah jam 15.00, saya ucapkan selamat datang kepada Presiden dan wakil presiden baru: Jokowi- Ma’ruf.

Persentase resmi dan final Quick Count LSI Denny JA diumumkan sekitar jam 18.00 di hari pencoblosan itu juga.

Lihatlah berita di ANTARA, 21 mei 2019. Ini beritanya juga bisa dilacak dari Google.

Baca Juga: Seberapa Besar Efek Elektoral dari Aksi Protes di Kampus Terhadap Calon Presiden? Inilah Analisis Denny JA

ANTARA memberitakan hasil quick count LSI Denny JA memiliki selisih paling kecil dengan hasil resmi KPU (lima minggu kemudian).

Selisih absolut quick count LSI Denny JA dengan hasil resmi KPU yang datang lima minggu kemudian hanya 0,12 persen. Sekali lagi hanya 0,12 persen.

Sekarang kita lacak LSI Denny JA sebagai konsultan politik.

Baca Juga: Pesantren Tebuireng Jombang Dukung Prabowo-Gibran

Ini berita ketika LSI Denny JA menerima The Legend Award karena ikut memenangkan empat kali Pilpres berturut-turut. Yaitu dua kali ikut memenangkan SBY (2004 dan 2009), dan dua kali ikut memenangkan Jokowi (2014 dan 2019).

Memang ini belum sepenuhnya dimengerti oleh publik luas, bahkan kalangan terpelajar sekalipun. Bahwa lembaga survei itu berbeda dengan lembaga konsultan politik.

Ini perbedaannya. Lembaga survei itu kerjanya hanyalah melaporkan opini publik. Mereka hanya merekam opini publik semata. Tak kurang dan tak lebih.

Baca Juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tembus 60,1 Persen di Jawa Timur

Tapi konsultan politik, kerjanya menggunakan data lembaga survei untuk MENGUBAH opini publik itu, melalui program-program di lapangan.

Lembaga survei itu dinilai prestasinya dari akurasi data.  Tak penting siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang menang dan kalah. Yang penting, datanya akurat. AKURASI menjadi sila pertama lembaga survei.

Sedangkan konsultan politik dinilai dari kemampuannya memenangkan klien. Itu hanya mungkin jika data survei yang ia gunakan akurat.

Baca Juga: Serena Cosgrova Francis asal Kupang NTT Luncurkan Buku Prabowo Pemimpin di Atas Garis

Mustahil konsultan politik bisa memenangkan klien jika berbasiskan data yang tak akurat. Kata terindah bagi konsultan politik: MENANG!

Program lembaga survei tentu saja berbeda dengan program konsultan politik. Kerja lembaga survei hanyalah RISET, baik melalui survei, Focus Group Discussion (FGD), media analysis, indepth interview, dan lain sebagainya.

Sedangkan program konsultan politik jauh lebih kompleks. Di samping ia menghasilkan data elektabilitas secara berkala, ia harus membuatkan BUKU PUTIH strategi pemenangan.

Baca Juga: AMAN Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran Karena Berpihak pada Anak Muda

Konsultan politik selalu disibukkan dengan pertanyaan: bagaimana menambah dukungan pemilih untuk klien berdasarkan aneka segmentasi pemilih?

Konsultan politik pun menyiapkan tim khusus untuk terjun ke lapangan, mengubah opini publik, secara door to door, datang ke rumah- rumah penduduk, hingga ke pedalaman desa yang terpencil.

Konsultan politi juga membuatkan aneka iklan-iklan untuk media ataupun ruang publik. Tak ketinggalan di hari Pemilu, acapkali konsultan politik menyediakan tim besar mengajak pemilih datang ke TPS, terutama dari basis pendukung klien.

Lembaga survei paling banyak mempekerjakan ratusan orang saja. Tapi kansultan politik untuk Pilpres bisa mempekerjakan ribuan orang dari Aceh sampai Papua.

LSI Denny JA memiliki divisi lembaga survei dan divisi konsultan politik. Yang acapkali tampil di media, dalam publikasi hasil riset, atau talk show di TV adalah divisi lembaga survei.

Sedangkan divisi konsultan politik bekerja di balik layar, di lapangan.

Di era Pemilu langsung, calon presiden dan calon wakil presiden (juga gubernur, wali kota, bupati) memerlukan lembaga survei untuk berdiri di sebelah kirinya, dan konsultan politik untuk tegak di sebelah kanannya. ***

 

Berita Terkait