DKI Jakarta (81,65), DI Yogyakarta (80,64), Banten (73,32), dan Jawa Barat (73,12) merupakan provinsi yang memiliki IPM di atas rata-rata nasional di tahun 2022. Sementara itu, Jawa Timur (72,75) dan Jawa Tengah (72,79) memiliki IPM di bawah rata-rata nasional.

Penilaian secara parsial terkait capaian ekonomi, sosial dan kependudukan di suatu wilayah tertentu memang merupakan hal yang wajar untuk membangun persepsi dan opini publik yang bertujuan untuk membangun narasi politik.

Baca Juga: Kronologi Lengkap Kasus Korupsi LNG di Pertamina yang Rugikan Negara Rp2 Triliun hingga Libatkan Dahlan Iskan

Namun, dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, yang ingin saya garisbawahi dalam tulisan ini adalah adanya kecenderungan anomali antara potensi ekonomi provinsi tersebut yang ada dengan capaian sosial dan kependudukan yang seharusnya dapat diperoleh.

Capaian Provinsi Jawa Tengah dalam konteks kemiskinan dan IPM memang cenderung tidak lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Namun, setidaknya ada beberapa indikator sosial dan kependudukan lainnya yang cenderung menunjukkan Jawa Tengah sebagai provinsi di Pulau Jawa yang memiliki capaian lumayan baik dari segi ketimpangan, persentase pengangguran, dan kerawanan pangan.

Meskipun begitu, capaian tersebut seharusnya dapat lebih baik lagi, jika Jawa Tengah mampu mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada melalui sektor-sektor unggulannya.

Kapitalisasi Isu Ekonomi dan Kesejahteraan

Pada akhirnya, secara prinsip, tulisan Denny JA sepertinya masih cukup relevan dan saya sepakat bahwa isu ekonomi dan kesejahteraan merupakan isu yang sangat penting bagi pemilih dalam kontestasi politik, khususnya menjelang Pemilu. Maka, siapapun yang akan bertarung dalam Pemilu harus paham betul bagaimana mengkapitalisasi isu ekonomi dan kesejahteraan.

Temuan menarik dari survei yang dilakukan CSIS di tahun 2022, yang melibatkan anak muda berusia 15-39 tahun sebagai respondennya, bahwa mahalnya harga sembako dan terbatasnya peluang kerja merupakan dua isu penting saat ini.