Kegagalan mega proyek pangan itu juga diakibatkan kurangnya pengawasan dan pelaksanaannya lepas dari seorang pakar. Seperti halnya pembangunan proyek, ada arsiteknya. Tapi ini tidak, hanya kroco-kroco Prabowo saja yang melakukannya.

Bayangkan saja dulu, yang biasanya bergumul dengan berkas dan masalah perpolitikan internal dan eksternal partai. Tiba-tiba harus dihadapkan dengan proyek lapangan tentang pertumbuhan lumbung pangan.

Bagaimana bisa? Hal tersebut yang menjadi target Prabowo, memberi proyek kadernya tanpa memperhatikan tingkat keberhasilannya.

Baca Juga: Update Kasus Korupsi Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Jaksa Sebut Libatkan Sekda hingga Aparat

Food Estate bukan pertama kali dilakukan Indonesia, era Soeharto dan SBY sudah pernah dijalankan. Kenapa Prabowo tidak memaksimalkan lahan yang sudah ada tersebut dan malah membuka lahan baru di Kalteng dan daerah lain?

Sejak gagalnya penanaman singkong, proyek pun berhenti. Alat berat ditinggalkan di sana dan mengalami kerusakan. Masyarakat yang bergantung hidup di hutan, tidak bisa mencari penghidupan lagi.

Mereka jadi terlunta-lunta karena ulah Prabowo, yang membabat habis sumber kehidupan mereka.

Harusnya pengerjaan di lahan yang sudah di buka harus dilanjutkan, dengan melakukan pengelolaan tanah. Supaya tanah tersebut kedepannya bisa digunakan untuk tanam komoditas pangan.

Baca Juga: Perusahaan AMDK Galon Sekali Pakai Ini Gencar Beriklan Tapi Tidak Bayar Pajak

Akibat kegagalan Food Estate, Indonesia tidak bisa memenuhi ketersedian pangan untuk warganya. Sehingga mengharuskan Jokowi untuk mengimport beras. Bersumber dari masalah itu pula, Jokowi mendapat kecaman dari sejumlah oknum, terutama pihak oposisi.