Oleh: Dr. H.M. Amir Uskara, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

ORBITINDONESIA - Di tengah isu besarnya utang pemerintah yang mencapai Rp 7.000 triliun lebih,  tetiba muncul berita mengagetkan publik. Pemerintah, mulai membayar utang kepada PT Pertamina persero dan PT PLN persero tahun ini. Total yang akan dibayarkan mencapai Rp 350 triliun, jelas Menkeu Sri Mulyani.

Berita bayar utang di atas membungkam kritik kaum oposan, yang menyindir Indonesia akan bangkrut seperti Sri Lanka, yang tak mampu membayar utang.

Seperti diketahui, utang Sri Lanka total berjumlah  51 miliar dollar AS pada kreditor asing. Dan ia tak mampu membayar cicilannya. Alias ngemplang utang. 

 Baca Juga: Prof. Didin Damanhuri: Problem Inflasi Karena Struktur Pasar yang Oligopolistik, Kartelisasi, Bahkan Oligarki

Indonesia jauh dari itu semua karena sebagian besar utang Indonesia dalam bentuk rupiah dan sumbernya 75 persen dari dalam negeri. Utang dari sumber domestik inilah yang mulai dibayar pemerintah.

Ada orang bertanya, kok bayar utangnya kepada BUMN milik negara? Memang demikian: utang negara yang Rp 7.000 triliun lebih itu sebagian besar berasal dari  dalam negeri (domestik). Antara lain, utang ke BUMN dan swasta nasional (yang membeli Surat Utang atau SBN).

Inilah yang membedakan Indonesia dan Sri Lanka. Sebagian besar utang Indonesia berasal dari dalam negeri dalam bentuk rupiah. Bukan dollar atau mata uang asing seperti Sri Lanka.

Utang dalam bentuk rupiah jauh lebih aman, karena tidak tergantung dari nilai dollar dalam membayar utangnya. Alias tidak tergantung fluktuasi nilai dollar dan valuta asing lain di pasar internasional.