Kasubdit II Ditreskrimum Polda Bali AKBP I Made Witaya mengatakan terkait peran tersangka, ada dua pelaku utama, yaitu IG dan MS yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama di PT Tebing Mas Estate dan dibantu tiga orang tersangka lain, termasuk Bendesa Adat Ungasan.

Witaya mengatakan berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Basuki Wasis, pengerukan Pantai Melasti sudah dinamakan reklamasi dan menimbulkan kerusakan lingkungan dan biota laut di lokasi.

Oleh karena itu, kelima terlapor tersebut sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.

"Kerusakan pemanfaatan daerah pesisir itu, termasuk lahan-lahan yang tadinya ada biota laut yang tumbuh dan berkembang di sana. Menurut ahli, itulah terganggu ekosistem di sana," katanya.

Dia mengatakan secara keseluruhan, luas lahan untuk reklamasi berdasarkan hasil pengukuran BPN Kabupaten Badung mencapai 2,2 hektare dan yang telah dikerjakan mencapai 1,8 hektare.

Witaya menjelaskan bahwa proses penyidikan masih tetap berjalan karena itu tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya, termasuk menyelidiki izin dari tujuh "beach club" yang berada tak jauh dari lokasi reklamasi.

"Sementara kami masih tahap satu ya, proses pemberkasan ke kejaksaan sambil berkoordinasi dengan jaksa. Apabila nanti ada P19, maka jaksa yang mengarah ke tersangka lain akan diberitahukan. Sementara masih proses, perkaranya masih jalan," kata Witaya.

Witaya menjelaskan, pengerukan Pantai Melasti telah dimulai pada Februari 2018 bersama dengan beberapa kelompok nelayan diawali dengan pembuatan anjungan. Kemudian, kegiatan tersebut dihentikan karena ada sidak dari desa dan prajuru desa setempat bahwa di sana ada dugaan pengurukan ilegal.

Menurut keterangan Witaya, jumlah dana yang telah dikucurkan untuk melakukan reklamasi Pantai Melasti mencapai Rp9 miliar.

"Sesuai dari data yang kami dapatkan sementara ini ada Rp4 miliar untuk reklamasi, kemudian Rp5 miliar untuk sumbangan ke desa adat," kata Witaya.