DECEMBER 9, 2022
Buku

Pengantar Buku Riset Internasional LSI Denny JA: Menentukan Kemajuan Negara Melalui Indeks Tata Kelola Pemerintahan

image
(OrbitIndonesia/kiriman)

ORBITINDONESIA.COM - “Kemajuan suatu bangsa tidak diukur dari banyaknya menara beton, tetapi dari indeks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance index).”

-000-

Pada suatu pagi yang lengang di Jember, Jawa Timur, seorang remaja bernama Muhammad Alif Fathurrohman sudah bersiap sebelum matahari terbit. 

Baca Juga: Inilah Pengantar dari Denny JA Untuk Buku Culture and Politics in Sumatra and Beyond

Ia tidak menaiki sepeda motor, tidak pula diantar mobil. Ia berlari, sejauh lima kilometer dari rumahnya di Lingkungan Cupu, Kelurahan Baratan, demi mengejar mobil sekolah yang hanya berhenti di titik tertentu. (1)

Alif adalah anak yatim piatu. Ia tinggal bersama neneknya yang renta. Di tengah segala keterbatasan, Alif menolak menyerah. Ia bercita-cita menjadi anggota TNI, bukan demi popularitas, tapi demi memperbaiki nasib dan memberi arti bagi bangsanya. 

Setiap langkah larinya adalah simbol dari perjuangan tanpa henti, dari harapan yang lebih besar dari rasa lelahnya.

Baca Juga: Merekam Sejarah yang Luka Dalam Sastra: Pengantar Denny JA Untuk Buku Puisi Esai Yang Menggigil Dalam Arus Sejarah

Kisah Alif bukan sekadar inspirasi personal. Ia adalah cermin dari kondisi tata kelola pemerintahan yang masih jauh dari sempurna. Ia adalah bukti bahwa anak bangsa harus melampaui rintangan sistemik hanya untuk mendapatkan hak dasarnya: pendidikan. 

Maka, pertanyaan besarnya adalah: bagaimana negara bisa hadir lebih dekat bagi orang-orang seperti Alif?

Di sinilah pentingnya menilai dan membenahi tata kelola pemerintahan secara sistemik. LSI Denny JA mengembangkan Good Governance Index (GGI) sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai kinerja pemerintahan. 

Baca Juga: Pengantar dari Denny JA Untuk Buku Puisi Esai "Yang Luput dari Jantung Sejarah" Karya Irsyad Mohammad

GGI tidak hanya menilai dari satu sisi, melainkan dari enam dimensi utama: Efektivitas Pemerintahan (25%), Pemberantasan Korupsi (20%), Demokrasi (15%), Pembangunan Manusia (15%), Digitalisasi Pemerintahan (15%), dan Keberlanjutan Lingkungan (10%).

Halaman:

Berita Terkait