Pada puncaknya, ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR dan menuntut mundurnya Soeharto. Kekuasaan Soeharto akhirnya diruntuhkan oleh gerakan prodemokrasi pada Mei 1998.

Wakil Presiden BJ Habibie dilantik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Habibie melakukan liberalisasi politik dan merevisi sejumlah kebijakan Soeharto yang tidak populer.

Misalnya, Habibie memberikan kebebasan pers yang lebih luas. Rezim Habibie juga menghapus persyaratan perizinan yang berbelit-belit bagi mereka yang ingin mendirikan perusahaan media.

Namun, rezim Habibie tetap mempertahankan kebijakan Soeharto yang menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan di PDI. Ada dua versi PDI: PDI pro-Soerjadi yang didukung dan “direstui” oleh pemerintah dan PDI pro-Megawati yang didukung rakyat tetapi “tidak direstui” oleh pemerintah.

Baca Juga: Indahnya Kehangatan Buka Puasa dan Sholat Tarawih Ramadhan 2023 Warga Muslim AS di Lokasi Times Square

PDI pro-Soerjadi mengadakan Kongres di Palu pada Agustus 1998. Kongres ini menghasilkan pergantian ketua dari Soerjadi ke Budi Harjono. Tetapi versi PDI yang didukung pemerintah ini tetap gagal memberi solusi bagi soliditas PDI, bahkan menanam bibit-bibit perpecahan baru.

Bagi PDI pro-Megawati, ini merupakan situasi yang sulit. Pertarungan legal di pengadilan untuk menentukan kepemimpinan yang sah di PDI akan berlarut-larut dan memakan waktu panjang.

PDI pro-Megawati tidak boleh tergantung pada rezim Habibie atau pemerintah di masa depan untuk hidup, tetapi tergantung pada kepercayaan dan dukungan rakyat.

Membentuk Partai Politik Baru

Maka PDI pro-Megawati mengadakan kongres sendiri di Bali pada 1998. Kongres ini berjalan lancar tanpa insiden kekerasan, dan menunjukkan dukungan yang masif dari massa PDI.