Perpecahan internal rezim yang semula tertutup kemudian berkembang menjadi wacana publik. Hal itu seiring dengan menguatnya aspirasi masyarakat terhadap keterbukaan politik.  Ini sekaligus menjadi tantangan politik baru bagi rezim Orde Baru dan Presiden Soeharto.

Kekuatan-kekuatan kritis di internal rezim Orde Baru kemudian berkembang menjadi kekuatan anti-Soeharto. Mereka bertemu dengan kekuatan-kekuatan prodemokrasi yang mulai tumbuh.

Baca Juga: Bukan Ahmad Dhani kalau Tidak ada Sensasi, Love is Blind Single Terbaru Dewa 19 Gaet Simon Phillips

Meningkatnya popularitas Megawati di PDI dan masyarakat menjadi tanda bahaya bagi rezim Soeharto. Megawati terpilih menjadi Ketua Umum PDI pada kongres luar biasa di Surabaya, 3 Desember 1993.

Kepemimpinan Megawati diperkuat pada musyawarah nasional di Jakarta, 23 Desember 1993. Peristiwa yang tak terduga ini menguatkan keterbukaan politik dan gerakan prodemokrasi di Indonesia.

Megawati Dianggap Sebagai Ancaman

Selama proses itu, rezim Soeharto sudah berusaha keras untuk menjegal kemajuan Megawati, namun gagal. Zaman sudah berubah dan rezim Soeharto tidak bisa selalu memaksakan kehendaknya. Berbagai peristiwa pada 1993 telah mendorong pertumbuhan dan radikalisasi gerakan-gerakan prodemokrasi.

Selain membelah PDI, peristiwa-peristiwa politik pada 1993 juga memperlebar faksionalisasi di kalangan militer (ABRI) dan di internal rezim Orde Baru.

Baca Juga: Mengacu Pada Konstitusi dan Permenlu, I Wayan Koster Tolak Kehadiran Israel di World Beach Games 2023

Soeharto memandang kepemimpinan Megawati di PDI sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Pertemuan Soeharto dan Megawati pada 5 Februari 1994 tidak menghapuskan ketegangan-ketegangan yang sudah terlanjur terbentuk.