Partai Politik untuk Rakyat Kecil

PDIP mengadopsi posisi sebagai partai wong cilik, yang menjadi tumpuan harapan rakyat kecil untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. PDIP tidak membedakan dikotomi sebagai partai kader atau partai massa.

Predikat-predikat ini kerap menjadi dilema bagi PDIP ketika berhadapan dengan abnormalitas dan pragmatisme politik Indonesia pasca-Reformasi 1998, yang masih berlangsung hingga sekarang.

PDIP adalah hasil transformasi dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia) di zaman Orde Baru. Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto bisa dikategorikan sebagai rezim birokratis-otoritarian (bureaucratic-authoritarianism regime).

Rezim Soeharto merupakan sebuah organisasi negara yang memiliki kewenangan otonom dan sepihak untuk mengatur, mengontrol, serta mengubah masyarakat. Para pemegang kuasa dalam rezim ini bekerja dengan bertumpu pada aturan-aturan legal yang berlaku maupun menggunakan kekerasan oleh militer dan aparat keamanan yang sepenuhnya dalam kontrol pemerintah.

Baca Juga: Inilah Hasil Pertandingan Laga Tunda di Pekan ke 7 dan 25 Liga Inggris Dini Hari Tadi WIB

Model birokratis-otoritarian menjelaskan dengan baik kemampuan otonom rezim orde Baru, yang dengan sengaja menumbuhkan beragam basis legitimasi dalam perhitungan yang terkontrol.

Basis legitimasi itu mencakup basis tradisional, karismatik, dan legalistik dengan prinsip-prinsip efisiensi yang terkontrol.

Dalam lingkup akademis, ada beberapa model untuk menjelaskan basis legitimasi Orde Baru. Model bureaucratic-authoritarianism regime ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan model-model teoretis lainnya dalam menjelaskan basis legitimasi Orde Baru.

Rezim Orde Baru yang otoriter memaksakan pembatasan jumlah partai politik. Partai-partai nasionalis dan non-Islam dipaksa melakukan fusi dan menjadi PDI.