Orbit Indonesia
PDI Perjuangan, Partai Politik yang Lahir di Kancah Perjuangan Melawan Rezim Soeharto
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP).
Lahirnya PDIP berawal dari ketika Ketua Umum PDI, Soerjadi, merekrut dua anak Soekarno – Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra—menjadi anggota PDI dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilihan Umum 1987. Megawati dan Guruh terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilihan Umum 1987.
Baca Juga: BRI Liga 1: Persebaya Surabaya Melawan Persija Jakarta, Gol Witan Sulaeman Menangkan Macan Kemayoran
Soerjadi juga merekrut banyak kaum profesional muda dari Jakarta untuk bergabung dalam PDI. Tujuan Soerjadi adalah untuk meningkatkan perolehan suara PDI pada pemilu dan mendinamiskan PDI, yang sebelum itu dianggap sebagai “partainya orang tua.”
Manuver Soerjadi ini merupakan terobosan kreatif yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang diberlakukan pemerintah. Pemerintah Soeharto melarang adanya kantor cabang atau operasional partai di tingkat kecamatan dan desa.
Restu dari Pemerintah
PDI yang merupakan hasil fusi 1973 tidak pernah dimaksudkan sebagai partai politik yang dapat menggalang dukungan secara mandiri untuk gerakan beroposisi terhadap rezim Orde Baru. Peran utama PDI hanyalah sebagai salah satu pilar Orde Baru di sektor politik bagi konsolidasi rezim.
PDI dan PPP adalah sekadar pelengkap pemilihan umum. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk menunjukkan simbol formalitas bahwa “demokrasi di Indonesia sudah berjalan.” Dalam wacana politik, apa yang diterapkan rezim Orde Baru ini biasa disebut “demokrasi prosedural.”
Baca Juga: Satrio Arismunandar: Dengan Finlandia Masuk ke NATO, Rusia Makin Merasa Terkepung dan Terancam
Dalam sistem seperti itu, ketua-ketua PDI dan PPP harus memperoleh ”restu” atau persetujuan dari pemerintah dan Presiden Soeharto. Restu ini dimaksudkan agar ketua-ketua partai itu tidak dapat membawa partainya menjadi basis oposisi terhadap pemerintah.
Namun, iklim keterbukaan atau menguatnya gerakan masyarakat sipil prodemokrasi di Indonesia pada paruh terakhir 1980-an telah mendorong PDI untuk mengembangkan aspirasi prodemokrasi. Pada Pemilu 1987, PDI menambahkan dua tema baru dalam kampanyenya: keterbukaan dan suksesi politik nasional.