- Membentuk KPPS
- Mengangkat Pantarlih
- Menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara untuk menjadi daftar Pemilih tetap
- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Pihak Ponpes Al Beer Bantah Ada Kesengajaan Pada Kasus Santri yang Diduga Dibakar Teman Sendiri

Ketika melaksanakan wewenang PPS sebagaimana telah dimaksud di atas, PPS memiliki kewajiban:

- Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih tetap
- Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK
- Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
- Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS

Baca Juga: Legenda Timnas Jerman Ini Gantikan Oliver Bierhoff Jadi Direktur Olahraga

- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa
- Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPS dalam Pemilu 2024 akan bertugas mulai Januari 2023 hingga 4 April 2024 mendatang.

Baca Juga: Santri Ponpes Al Beer yang Diduga Dibakar Teman Sendiri Akhirnya Meninggal Dunia Karena Luka Bakar Serius

Dalam menjalankan tugasnya, anggota PPS memperoleh upah atau honor sebesar Rp1,5 juta/bulan untuk ketua dan Rp1,3 juta/bulan untuk anggota.***