Orbit Indonesia
Dr Fadli Zon dari HKTI: Kebijakan Pangan Kita Mestinya Mengutamakan Kesejahteraan Petani, Bukan Konsumen
Fadli Zon dari HKTI tentang kebijakan pangan
Ini bisa dilihat dari ketetapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang belum pernah direvisi dalam dua tahun terakhir, padahal setahun terakhir kita tengah menghadapi isu inflasi yang cukup serius.
Sebelum Permendag 24 tahun 2020, pemerintah juga sebelumnya tidak pernah merevisi HPP selama lima tahun penuh.
Kita tahu, besaran HPP sebelumnya ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Kebijakan HPP itu baru direvisi tahun 2020.
Menurut HKTI, HPP adalah instrumen penting yang bisa mendongkrak kesejahteraan petani. Sebab, HPP menjadi acuan pihak swasta dalam membeli gabah dan beras petani.
Baca Juga: Kenalan Yuk Sama Chromia, Robot Perempuan Ahli Sabotase di Film Transformers Rise of the Beasts
HPP yang tak pernah direvisi, apalagi selama bertahun-tahun, menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani.
Kedua, pemerintah perlu segera merevisi angka ideal CBP (Cadangan Beras Pemerintah). Memang idealnya stok yang dimiliki Bulog adalah sekitar 6 bulan penyaluran.
Jika kita mengacu data penyaluran Bulog pada 2020-2021, angka rata-rata penyaluran per bulan adalah sekitar 120 ribu ton. Jika angka ini dijadikan patokan, maka stok ideal di Bulog adalah sekitar 720 ribu ton. Ini adalah angka ideal.
Masalahnya adalah situasi saat ini jauh dari ideal. Apalagi di tengah konflik Rusia-Ukraina dan meningkatnya ketegangan global belakangan ini.