Kita sama sama tahu - itu bagian dari permainan katanya, untuk menegaskan sebagai pembeda, dia dengan gubernur sebelumnya, karena di DKI Jakarta dia baru menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, yang notabene Gubernur berdarah Tionghoa, penganut Kristen yang kerap disebut “non-Pribumi”.

Sedangkan Anies Baswedan, yang karena beragama Islam, meski keturunan Arab Yaman - merasa diri “pribumi”.

SECARA OBYEKTIF, dikotomi “pribumi dan non pribumi” tidak relevan dan tidak produktif di negara bangsa yang modern seperti Indonesia.

Baca Juga: Bharada E : Saya Hanya Anggota yang Tidak Mampu Tolak Perintah Jenderal

Penerimaan warga Jakarta pada Ahok BTP sebagai wakil gubernur di era Jokowi dan Gubernur bersama wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, merupakan bukti warga ibukota tak bermasalah dengan Ahok BTP. Dengan "non Pri"

Terlebih lagi, sejarah masa lalu Nusantara kita juga “melting plot” kaum pendatang dari seluruh benua. Corak busana pengantin Betawi di Jakarta menunjukkan campuran budaya Arab dan China yang menyatu dengan indah.

Akan tetapi di kalangan tertentu, di masa tertentu, ada yang gemar dan terus mengeksploitasi dikotomi "pribumi" non "pribumi", untuk kepentingan politik.

Antara lain justru oleh Anies Rasyid Baswedan dan pendukungnya. Selain dikotomi “Islam” dan “Non Islam”. “Muslim” dan “Kafir”. “Kampret” dan “Cebong”. "Asli" dan "Pendatang" - dll.

Baca Juga: Manajemen Arema FC Punya Permintaan Khusus Kepada Presiden Jokowi, Ini Dia...

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengingatkan, ada Undang-undang dan Instruksi Presiden yang melarang penggunaan kata "pribumi" dan "keturunan". Aturan itu untuk semua warga dan pejabat negara.