Mereka juga sepakat untuk menjaga komunikasi yang teratur dan langsung antara menteri pertahanan dan kepala staf angkatan bersenjata kedua negara, dan sepakat untuk menahan diri dari penyebaran informasi palsu.

Perjanjian tersebut juga mencakup pemantauan dan verifikasi kepatuhan terhadap gencatan senjata, kata Balankura, seraya menambahkan bahwa kedua pihak harus melaksanakan kesepahaman bersama yang dicapai pada 28 Juli, termasuk pembentukan kelompok pengamat dari ASEAN yang dipimpin oleh Malaysia (ketua ASEAN pada 2025).

Sampai kelompok pengamat permanen itu terbentuk, kelompok pengamat sementara yang terdiri dari atase militer dari negara-negara anggota ASEAN yang terakreditasi di Thailand dan Kamboja akan digunakan, kata Balankura.

Baca Juga: Marty Natalegawa: Perlu Peningkatan Diplomasi untuk Cegah Eskalasi Konflik Thailand-Kamboja

Para pihak juga sepakat untuk mengadakan pertemuan Komite Perbatasan Umum bilateral berikutnya pada 7 Agustus, yang lokasinya masih dibahas. Jika diperlukan, pertemuan luar biasa komite dapat diadakan, kata pejabat tersebut.

Para pihak juga sepakat untuk mengadakan pertemuan Komite Perbatasan Umum bilateral berikutnya pada 7 Agustus, yang lokasinya masih dibahas. Jika diperlukan, pertemuan luar biasa komite dapat diadakan, kata pejabat tersebut.

Eskalasi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja berubah menjadi konfrontasi bersenjata pada 24 Juli, dan kedua pihak melaporkan adanya korban jiwa, termasuk warga sipil.

Baca Juga: China Dukung Langkah ASEAN untuk Selesaikan Konflik Kamboja-Thailand

Awal Agustus, Thailand dan Kamboja mengumumkan kesepakatan gencatan senjata segera setelah pertemuan antara Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur.***